ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 17 April 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Kedaulatan Rakyat Sulit Dibendung
Rabu, 10 Agustus 2011 | 11:53

Pengamat dari Northwestern University USA Jeffry Winters (kiri) berbincang-bincang dengan mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli (kedua dari kiri), dan Pengamat Politik Timur Tengah Zuhaeri Misrawi (kedua dari kanan), serta Peneliti Universitas Paramadina Herdi Sahrasad (kanan), usai diskusi ‘Pengadilan Hosni Mubarak, Pelajaran Bagi Indonesia’ di Rumah Perubahan, Jakarta, 9 Agustus 2011. Foto: dok. Investor Daily Pengamat dari Northwestern University USA Jeffry Winters (kiri) berbincang-bincang dengan mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli (kedua dari kiri), dan Pengamat Politik Timur Tengah Zuhaeri Misrawi (kedua dari kanan), serta Peneliti Universitas Paramadina Herdi Sahrasad (kanan), usai diskusi ‘Pengadilan Hosni Mubarak, Pelajaran Bagi Indonesia’ di Rumah Perubahan, Jakarta, 9 Agustus 2011. Foto: dok. Investor Daily

JAKARTA – Pengadilan rakyat yang dialami Hosni Mubarak dan keluarganya di Mesir harus menjadi pelajaran bagi para penguasa yang tidak amanah. Sebab, pada era keterbukaan saat ini, kedaulatan rakyat menjadi suatu keniscayaan yang tidak mungkin bisa dibendung. Demikian benang merah dari diskusi bertema “Pengadilan Hosni Mubarak: Pelajaran bagi Indonesia” yang diselenggarakan oleh Rumah Perubahan, di Jakarta, Selasa (9/8).

Tampil sebagai pembicara, pakar Timur Tengah Zuhaeri Misrawi, pengamat politik dari Paramadina Suherdi Sahrasad, mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, dan ahli Indonesia dari North Western University AS Jeffry Winters.

Para pembicara mengungkapkan bahwa Indonesia harus belajar dari kasus tumbangnya Presiden Mesir Hosni Mobarak serta kegagalan Reformasi Indonesia tahun 1998. Mereka menyatakan, tumbangnya rezim penguasa di negara mana pun harus diikuti pembangunan system hukum yang kuat agar tidak ada lagi pihak yang mempermainkan hukum.

Pada kesempatan itu, Zuhaeri menyatakan bahwa tidak banyak orang yang mengira Hosni Mubarak akan terguling dari kursi kepemimpinan. Setelah berkuasa selama 30 tahun di bawah payung hukum darurat militer, Mubarak menjadi figur yang kuat dan tentara berada di belakangnya. Apalagi, kekuasaannya mendapat dukungan Amerika Serikat dan Israel.

Belajar dari kasus Mesir, mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengatakan para pemimpin bangsa ini harus belajar dari kasus tumbangnya Mubarak. “Betapa pun kuatnya penguasa, jika tidak amanah, maka dia akan digulingkan rakyat,” ujarnya.

Di sisi lain, dia menyatakan perubahan tidak mungkin diharapkan dating dari dalam sistem. Sebab, banyak di antara mereka yang termasuk di dalam sistem adalah bagian dari masalah. “Perubahan juga tidak bisa diharapkan dari pemerintah, karena mereka juga terbelit dengan banyak masalah. Perubahan harus dimotori para mahasiswa, pemuda, buruh dan kalangan intelektual,” kata Rizal.

Sementara itu, Jeffr y Winters mengingatkan salah satu kegagalan utama gerakan Reformasi 1998 di Indonesia adalah ketiadaan sistem hukum yang kuat, sehingga Indonesia menjadi suatu negara yang anomali. “Ada demokrasi tapi tanpa hukum. Demokrasi tumbuh, tapi hukumnya tunduk di bawah kendali mereka yang kuat jabatan dan atau uangnya,” katanya. (nov)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Close