ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 23 April 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Kasus Sipadan-Ligitan Jangan Terulang
Senin, 17 Desember 2012 | 11:28

LABUHAN HAJI-Wakil Presiden Boediono mengatakan kasus Sipadan-Ligitan dan Ambalat harus menjadi peringatan dan pelajaran berharga, agar kejadian serupa tidak lagi terulang dan mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Oleh karena itu, posisi diplomasi kita harus terus menerus kita uji agar tidak ada celah-celah lemahnya. Kita harus selalu bersikap antisipatif dan, kalau perlu, mengambil langkah pencegahan," kata Boediono saat memberikan sambutan dalam Peringatan Hari Nusantara 2012 di Labuan Haji, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Senin (17/12).

Hadir dalam acara itu antara lain Ibu Herawati Boediono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Pangestu, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, dan Gubernur NTB TGH Zainul Majdi.

Wapres menilai, sampai saat ini masih ada kelemahan dalam koordinasi antara sejumlah instansi dalam menangani penegakan hukum di laut, sehingga berpotensi kedaulatan negara terancam.

"Dari laporan yang saya terima dan dari pengamatan berbagai pihak, tidak sedikit masalah yang timbul dan pelanggaran yang tidak tertangani dengan baik karena adanya celah-celah lemah dalam koordinasi antara instansi," tuturnya.

Menurut Wapres, untuk menghindari agar kedaulatan negara tidak terancam, semua pihak benar-benar yakin dan terus mengamankan posisi agar dari segi diplomasi internasional tidak ada celah apapun yang dapat menjadi masalah bagi penegakan kedaulatan NKRI.

Dikatakan Boediono, sementara itu di kawasan yang dekat dengan Indonesia, di Laut Cina Selatan dan lebih ke Utara lagi, persengketaan perbatasan antar-negara makin meruncing.

"Oleh karena itu, posisi diplomasi kita harus terus menerus kita uji agar tidak ada celah-celah lemahnya. Kita harus selalu bersikap antisipatif dan, kalau perlu, mengambil langkah pre-empatif," kata Boediono.

Wapres juga mengingatkan harus meningkatkan efektifitas fungsi perangkat-perangkat pendukung penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di wilayah perairan secara nyata di tingkat lapangan.

Peningkatan peralatan dan kemampuan SDM, kata Wapres, sangat penting dan ini sudah menjadi prioritas Pemerintah mulai dari sekarang dan di tahun-tahun mendatang.

Wapres mengatakan pula, pada peringatan Hari Nusantara tahun lalu di Dumai, dirinya menyampaikan pesan agar instansi-instansi terkait segera menyelesaikan masalah-masalah yang masih mengganjal mengenai koordinasi antar-instansi.

"Saya tentu ingin mendapatkan laporan mengenai kemajuannyan" tukas Boediono.

Jangan dibiarkan Wapres mengingatkan, semakin lama dibiarkan dan kelemahan kurang koordinasi antarinstansi maka akan semakin berakar, semakin berkarakter sistemik dan semakin sulit untuk dibenahi.

Sejumlah pelanggaran akan semakin marak dan semakin sulit untuk diatasi.

Wapres tidak ingin anak atau cucu pada suatu hari bangun dan menjumpai pelanggaran kedaulatan dan hukum di laut, de facto di lapangan, begitu parah dan negara tidak lagi dapat mengendalikannya.

"Oleh karena itu, jangan kita melewati 'tipping point' ini. Ego sektoral harus kita buang jauh-jauh. Kita harus segera menyatukan langkah untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi agar semakin efektif. Taruhannya terlalu besarn," ujarnya.(ant/hrb)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Close