•    HOME   
•    MACRO ECONOMICS   
•    MONEY & BANKING   
•    MARKET & CORPORATE NEWS   
•    PROPERTY   
•    NATIONAL & POLITICS   
•    INTERNATIONAL   

•    More   

Kala Politik Menjadi Panglima
Oleh Abdul Hakim | Jumat, 24 Juni 2011 | 9:50

Dalam membangun sebuah negara, ada perdebatan klasik dalam menelaah mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu: pembangunan politik atau ekonomi? Perdebatan ini bak mempertanyakan mana yang lebih dulu ada, telur ataukah ayam.

Saat konferensi World Ekonomic Forum on Asia di Jakarta beberapa waktu lalu, penasihat Sekjen PBB untuk Program Tujuan Pembangunan Milenium, Jeffrey D Sachs, mengatakan dirinya lebih memilih perspektif politik yang mesti dijadikan sebagai panglima. Menurut dia, maju tidaknya ekonomi sebuah negara tergantung iklim politik. Jika iklim politiknya kondusif, pembangunan ekonomi pun berjalan baik.

Oleh karena itu, hal yang paling pertama dilakukan sebuah negara adalah menciptakan iklim politik yang kondusif. Apa yang disampaikan Jeffrey sebetulnya memperkuat analisis pakar studi ekonomi-politik, Grindle (1989).

Menurut Grindle, salah satu faktor penyebab kegagalan para analis dalam memahami proses pembangunan di negara-negara berkembang adalah kecenderungan mereka memberikan arti yang begitu kecil terhadap peran dimensi politik.

Para ekonom selalu merekomendasikan perlu adanya structure adjustment, liberalisasi, privatisasi, dan desentralisasi, sebagai elemen penting strategi pembangunan. Namun, mereka kemudian kecewa karena terbukti banyak negara sedang berkembang menolak, kendati berada di bawah tekanan institusi internasional, seperti Dana Moneter Internasional (IMF), misalnya. Fenomena ini kemudian menjadi pembelajaran penting bagi para analis untuk tidak menganggap remeh aspek politik.

Kebisingan Politik
Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Meski banyak pihak memandang Indonesia cenderung mendekati  negara gagal, ekonomi Indonesia saat ini sebetulnya sedang dalam tren positif. Pada 2010, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,1%. Pemerintah pun optimistis, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 5- 10 tahun mendatang bisa menembus angka 7% sampai 8%. Target produk domestik bruto (PDB) juga diperkirakan dapat mencapai US$ 1 triliun.

Pertanyaannya, bisakah itu terwujud? Jelas, itu bukan sebuah pekerjaan mudah. Tantangan terbesar dan terberat dalam merealiasikan target pemerintah dalam bidang ekonomi adalah kecenderungan tidak kondusifnya situasi politik nasional saat ini. Makin dekatnya Pemilu 2014, riuh-rendah atau ‘pertikaian’ antarelite parpol semakin sering terjadi.

Jika hal ini terus berlanjut tanpa kontrol, kita akan menuai kebisingan politik yang justru berimplikasi terhadap pembangunan ekonomi. Bising politik di Tanah Air telah muncul sejak akhir 2009 lalu, ketika mega-skandal Bank Century muncul ke permukaan dan menjadi konsumsi politik yang cukup sengit di DPR.

Ending kasus ini belum jelas hingga saat ini, dan ini berpotensi digulirkan lagi menjelang Pemilu 2014. Pasca-Century, kebisingan politik kembali bergema dengan munculnya kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Gayus, yang beberapa saat setelah divonis 7 tahun penjara, “bernyanyi” bahwa yang merekayasa kasusnya adalah tiga anggota Satgas Mafia Hukum. Pernyataan Gayus ini pun langsung ditanggapi kalangan DPR dengan pengajuan hak angket, meski kemudian rencana tersebut menguap entah ke mana.

Situasi politik nasional tiba-tiba dibisingkan kembali oleh deklarasi tokoh lintas agama terkait “kebohongan rezim Presiden SBY”. Tokoh- tokoh agama ini mengidentifikasi setidaknya ada 18 kebohongan yang dilakukan pemerintahan SBY. Riuh-rendah politik pun kembali marak di antara pandangan yang pro dan kontra terhadap hasil analisis para tokoh agama tersebut.

Satu lagi kebisingan politik yang menguras banyak perhatiaan kita adalah kasus dugaan suap terkait penyediaan sarana SEA Games di Palembang yang melibatkan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Nazaruddin kemudian menyingkir ke Singapura dan mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mangkirnya Nazaruddin menjadi polemik hebat di Tanah Air saat ini.

Deretan daftar bising politik yang disebutkan di atas pastilah masih akan terus bertambah bila para elite masih saja memilih itu sebagai strategi untuk melumpuhkan lawan partainya. Kalau itu yang terjadi, menjelang Pemilu 2014, rakyat bangsa ini masih harus rela menyaksikan manuver, trik, dan intrik para politikusnya. Kita tentu tak bisa menyalahkan perang strategi seperti itu. Ini warna dari sebuah negara demokrasi yang kita anut. Untuk mendulang suara, partai politik dan para elitenya harus pandai “berdagang” dan “menjual diri”. Namun, persoalannya menjadi sangat rumit apabila perang strategi tersebut justru dipakai untuk menghabisi lawan politik. Ini praktik politik yang tidak sehat dan justru antidemokrasi.

Politik yang Elegan
Sebagai negara demokrasi, partai politik di negeri ini harus tetap elegan dalam memasarkan partainya. Parpol harus bisa menawarkan program konkret kepada masyarakat, bukan “menghabisi lawan” dengan cara yang tidak sehat. Bagaimanapun kekerasan pasti akan melahirkan kekerasan berikutnya. Lalu, jika kebisingan politik ini masih terus berlanjut dan tak bisa kita hentikan, harga yang harus kita bayar pun pasti akan sangat mahal.

Investor menjadi tak nyaman berusaha di negeri kita, sehingga mereka akan mencari negara tujuan investasi yang lebih menjamin stabilitas politik dan keamanan. Akibat selanjutnya, tren ekonomi yang sudah berjalan sangat positit akhirnya jadi berantakan.

Makanya kita berharap para elite dan para politikus tak berpandangan kerdil dengan hanya bernafsu memburu kuasa tapi mengorbankan perekonomian nasional. Kita juga berharap, pemerintah, dengan Partai Demokrat sebagai rulling partynya, tak mudah larut dalam kebisingan politik yang terjadi. Pemerintah tetap harus fokus pada upaya menyejahterakan  masyarakat bangsa ini. ***

Penulis adalah peneliti Indo Barometer

Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.

Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!