Kadin: Beri Kesempatan Daerah Impor Gula

TAK TERJANGKAU DISTRIBUSI,

Kadin: Beri Kesempatan Daerah Impor Gula
Rabu, 1 Agustus 2012 | 16:03

Pekerja menata tebu usai dipanen di atas truk di kawasan di Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu (21/7). Pemerintah memperkirakan kebutuhan dana investasi untuk mendukung peningkatan produksi gula selama 2013 dan 2014 sebesar Rp 2,7 triliun. Foto: Investor Daily/ ANTARA/Herka Yanis Pangaribowo/ed/mes/12

Berita Terkait

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta pemerintah agar provinsi dan kabupaten yang sulit dijangkau distribusi gula dari Jawa diberi kesempatan mengimpor sendiri untuk memenuhi kebutuhan daerahnya.

“Kebijakan Menteri Perdagangan sudah tepat untuk memenuhi daerah yang sulit mendapat distribusi gula dari Jawa, daripada menyelundupkan gula untuk memenuhi kebutuhan gula di daerah tersebut dan tidak bayar pajak, lebih baik impornya dilegalkan agar membayar pajak," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik, Natsir Mansyur, di Jakarta, Rabu.

Natsir mengatakan, produksi gula nasional hanya 2,1 juta ton per tahun, jauh dari target produksi yang diharapkan bisa mencapai 3 juta ton per tahun.

"Kalau produksi hanya 2,1 juta ton per tahun, maka hanya dapat memenuhi konsumen gula di Pulau Jawa dengan perhitungan konsumsi gula kristal putih (GKP) 12 kilogram per kapita per tahun. Jadi kalau produksi GKP hanya 2,1 ton per tahun, dibagi 200 juta penduduk Indonesia yang mengonsumsi gula konsumsi, maka konsumen yang dapat distribusi gula hanya 60% dari 200 juta konsumen gula," katanya.

Sebagai negara kesatuan, menurut dia, seharusnya rakyat bisa mendapat perlakuan yang sama agar mendapat distribusi gula yang sama, harga murah, mudah dan terjangkau.

Kadin meminta kepada pemerintah agar daerah yang tidak mendapat distribusi gula bisa diberikan kebijakan khusus dalam rangka menjaga NKRI. “Tapi dengan catatan perlu tetap diawasi, mulai dari pengadaan sampai siapa yang mengonsumsi gula tersebut," ujarnya.

Natsir menambahkan, impor gula merupakan salah satu cara untuk memenuhi kekurangan pasokan sebesar 40%. "Pemerintah sebaiknya menunjuk pemerintah daerah untuk melakukan impor gula kepada daerah yang minim pasokan," katanya. (ant/gor)