Jangan Lindungi Kader Bermasalah

Jangan Lindungi Kader Bermasalah
Minggu, 17 Juli 2011 | 0:09

M Nazaruddin. Foto: Investor Daily/EKO S HILMAN

Berita Terkait

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berkoordinasi membongkar tuntas kasus-kasus korupsi yang belakangan ini menguak. Apalagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan agar kasus-kasus tersebut segera diselesaikan.

Sampai saat ini, Satgas PMH dan aparat penegak hukum kita belum bekerja maksimal. Sementara itu, KPK masih terus berkutat dengan kasus suap wisma atlet, satu dari dari banyak kasus yang terkait dengan tender di kementerian-kementerian dan pejabat pemerintahan. Kasus ini menyita perhatian berbagai kalangan masyarakat, terutama keterlibatan elite politik di dalamnya.

Citra Partai Demokrat sebagai partai pemenang pemilu terus tergerus akibat kasus suap Kemenpora yang melibatkan mantan bendahara umumnya, Muhammad Nazaruddin. Nazaruddin tengah jadi buronan Interpol karena kabur ke luar negeri setelah statusnya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Kemenpora.

Ditengarai sejumlah kader PD juga tersangkut kasus hukum tersebut. Masih ada anggota DPR dari FPD Asad Syam yang kini dinonaktifkan dan terancam dipecat dari DPR. Belum lagi kadernya Andi Nurpati yang sedang dituding tersangkut pemalsuan dokumen MK.

SBY selaku ketua Dewan Pembina Partai Demokrat telah menyerukan pembenahan internal di tubuh Partai Demokrat. SBY memerintahkan, masalah-masalah internal partai harus segera diselesaikan, tidak boleh ada kader PD yang tersangkut korupsi.

Sikap tegas ketua Dewan Pembina PD harus didukung para kadernya. Oleh karenanya, PD mesti mempersilakan KPK memeriksa jika ada kader PD yang tersangkut kasus korupsi, termasuk sejumlah elitenya yang pernah tersangkut kasus hukum selain Nazaruddin.

Di sisi lain, KPK tidak boleh pandang bulu dalam menuntaskan kasus korupsi yang tengah mengemuka. Kasus suap Kemenpora ditengarai melibatkan banyak orang kuat. Keberanian KPK akan diuji dalam kasus ini. Komisi yang dibentuk sebagai amanat reformasi ini harus bisa membuktikan ketajamannya sebagai buldoser pemberantas korupsi yang paling efektif.

Doni Hendrawan
Pondok Bambu
Jakarta Timur