ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 30 Juli 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Inpres Perberasan, Kabar Baik bagi Petani
Oleh Toto Subandriyo | Kamis, 15 Maret 2012 | 7:08

Pemerintah akhirnya mengumumkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, atau lebih dikenal dengan Inpres Perberasan. Penerbitan inpres tersebut merupakan kabar baik bagi petani.

Pengumuman Inpres Perberasan ini kembali molor, tidak sesuai jadwal yang direncanakan. Menurut rencana, inpres ini seharusnya diiumumkan akhir Januari 2012 lalu menggantikan Inpres Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan terkini.

Meski tidak begitu parah, keterlambatan ini mengulang kembali keterlambatan yang pernah dilakukan pemerintah saat mengumumkan Inpres Nomor 7 Tahun 2009. Ketika inpres itu diumumkan, panen raya padi musim rendeng 2009/2010 telah berlalu, sehingga momentumnya sudah lewat. Padahal, salah satu roh dan tujuan heroik dari inpres ini adalah melindungi petani padi dari kejatuhan harga saat panen raya musim rendeng.

Bulog Jemput Bola

Ada kabar baik bagi petani dari Inpres Perberasan terbaru yang mulai berlaku sejak 27 Februari 2012. Inpres ini memuat ketentuan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp 3.300 per kilogram di tingkat petani (semula Rp 2.640) dan Rp 3.350 per kilogram di penggilingan (semula Rp 2.685).

Gabah kering giling (GKG) di penggilingan naik dari Rp 3.300 per kilogram menjadi Rp 4.150 per kilogram, sedangkan di gudang Perum Bulog naik dari Rp 3.345 per kilogram menjadi Rp 4.200 per kilogram. Untuk beras naik dari Rp 5.060 per kilogram menjadi Rp 6.600 per kilogram di gudang Perum Bulog.

Pada tingkat produksi padi nasional yang cukup tinggi saat ini, kabar kenaikan HPP gabah/beras tersebut tentu sangat menggembirakan petani. Mereka membayangkan, dengan kebijakan ini tingkat pendapatan dan kesejahteraan mereka akan lebih baik. Tahun ini Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi nasional sebesar 74,13 juta ton GKG.

Bagi pemerintah, menaikkan HPP gabah/beras pengadaan dalam negeri tidaklah cukup. Lebih dari itu, pemerintah dituntut secara serius untuk mengamankan kebijakan tersebut. Pengalaman telah menunjukkan, pada panen musim rendeng, harga gabah petani selalu jatuh. Meskipun panen raya musim rendeng kali ini belum mencapai puncak, tren penurunan harga gabah/beras di daerah-daerah sentra produksi sudah cukup signifikan.

Mengingat secara nasional proporsi panen padi pada musim rendeng mencakup lebih dari 60% panen dalam setahun, maka Perum Bulog harus memaksimalkan pengadaan pada musim panen kali ini. Perum Bulog tidak boleh ketinggalan kereta lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga prognosis pengadaan gabah/beras yang ditugaskan pemerintah tidak tercapai. Prognosis pengadaan yang tidak tercapai ini selalu dijadikan justifikasi Perum Bulog untuk melakukan panen beras di pelabuhan (baca: impor).

Untuk itu Perum Bulog harus sigap melakukan tugasnya, tidak hanya mengandalkan pengadaan oleh mitra-mitra Bulog, tapi dengan jemput bola. Kinerja satuan tugas (satgas) pengadaan pada unit pengolahan gabah dan beras (UPGB) harus lebih dimaksimalkan bekerja sama dengan kelompok tani (Poktan) maupun gabungan kelompok tani (Gapoktan).

Bagi para petani, panen musim rendeng merupakan panen paling menyulitkan. Hal ini terjadi karena panen berlangsung pada saat curah hujan masih cukup tinggi. Pada kondisi cuaca seperti itu intensitas sinar matahari yang menjadi andalan utama para petani dalam pengeringan gabah sangat kurang sehingga pengeringan menjadi sangat krusial.

Menurut pengamatan penulis, banyak gabah petani yang terpaksa ditolak oleh Perum Bulog karena tidak memenuhi syarat kualitas kadar air maksimum 14%. Kehadiran Satgas UPGB di tengah-tengah para petani yang tengah kesulitan dalam pengeringan tentu akan sangat dirasakan manfaatnya.

Di gudang UPGB milik Perum Bulog, selain dilengkapi dengan sarana lantai jemur yang cukup luas juga dilengkapi dengan silo-silo pengeringan dengan kapasitas yang memadai. Sarana prasarana ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk membantu para petani menyelamatkan hasil panen mereka.

Perlu Payung Hukum
Setelah panen raya musim rendeng ini berlangsung, harga gabah/beras petani diperkirakan naik lagi di atas ketentuan HPP. Kondisi ini akan menyulitkan Perum Bulog dalam melakukan pengadaan gabah/beras untuk memenuhi prognosis yang telah ditentukan sebagaimana terjadi pada 2010 dan 2011 lalu.

Untuk itu, mulai sekarang harus sudah dipikirkan sebuah payung hukum yang memungkinkan Perum Bulog membeli gabah/beras petani di atas ketentuan HPP. Tanpa payung hukum ini sudah pasti Perum Bulog akan tiarap, takut terjerat hukum sehingga tidak berani membeli gabah/beras di atas ketentuan HPP. Katakanlah harga beras nanti 10% lebih tinggi dari ketentuan HPP atau lebih tinggi Rp 660 per kilogram. Untuk pengadaan beras sebanyak 2 juta ton, pemerintah harus menyediakan tambahan dana sebesar Rp 1,32 triliun. Nominal ini sangat kecil jika dibandingkan dengan kedaulatan dan ketahanan pangan bangsa yang tak ternilai harganya.

Menurut hemat penulis, ke depan ketentuan tentang HPP gabah/beras harus disesuaikan dengan kondisi terkini. Untuk mengantisipasi terjadinya surplus produksi beras dalam negeri serta meraih momentum harga di tingkat dunia yang cukup tinggi, perlu ditetapkan HPP gabah/beras dalam dua kualitas (double quality), di antaranya dengan menetapkan HPP beras medium setara IR-64 kualitas 3, dan beras premium dengan kadar patahan maksimum 10%.

Kebijakan HPP dengan satu kualitas (single quality) seperti yang selama ini diterapkan tidak mendorong petani dan pengusaha penggilingan padi berusaha meningkatkan kualitas gabah/beras. Penetapan HPP dengan dua kualitas diharapkan memacu petani dan pengusaha rice mill menghasilkan beras kualitas premium yang harganya lebih mahal untuk diekspor. Dengan demikian harga pangan yang tinggi di pasar dunia dapat dinikmati para petani dalam negeri, bukan hanya sekadar “gula-gula” yang tak dapat mereka nikmati.

Penulis adalah peminat masalah sosial-ekonomi alumni IPB dan magister manajemen Universitas Soedirman, Puwokerto


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!