ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Sabtu, 26 Juli 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Hubungan Industrial Pancasila
Selasa, 1 Mei 2012 | 7:55

Perbaikan upah (baca: kesejahteraan) dan jaminan sosial bukan sekadar kredo buruh yang dinyaringputarkan dalam setiap peringatan May Day 1 Mei. Kredo ini merupakan milik bersama yang menghidupkan dan menghidupi semangat membentuk kesatuan bangsa merdeka, Indonesia. Para bapak bangsa kita dengan bijaksana telah mengkristalisasikannya dalam rumusan dasar negara (philosophische grondslaag) Pancasila, dalam butir kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dengan lambang “Padi dan Kapas”.

Pangan dan sandang itu merujuk pada kesejahteraan yang mesti diwujudkan untuk seluruh rakyat, dalam tata keadilan sosial. Kesejahteraan itu antara lain dihasilkan dari proses produksi dan pendistribusian barang dan jasa yang kita butuhkan, yang melibatkan tiga pilar utama industri yakni pekerja, pengusaha sebagai pemberi kerja, dan pemerintah sebagai regulator. Dalam skema hubungan industrial tripartit ini, kerja sama yang berkesinambungan hanya akan terjalin jika didasari pada roh sila keempat Pancasila, yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”. Para wakil dari ketiga komponen bangsa ini harus mampu menundukkan diri pada hikmat kebijaksanaan untuk mewujudkan tujuan bersama.

Kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyat dan hikmat kebijaksanaan para wakil dari tiga komponen tersebut akan menciptakan kepercayaan dan kebanggaan sebagai bangsa, sehingga melahirlah “Persatuan Indonesia”. Dilandasi dengan “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” yang menjadi sila kedua Pancasila, tata kelola hubungan industrial di Indonesia pun akan mampu memanusiakan tiap manusia dan memberadabkan tiap generasi.

Selanjutnya, dengan menapaskan perikemanusiaan untuk menghidupi Indonesia, bangsa kita pun bisa seiring sejalan dengan Sang Sumber Kehidupan, Tuhan Yang Maha Esa. Timbul pertanyaan, jika pada level ideologis hubungan industrialis Pancasila itu bagus, mengapa tidak bisa berjalan pada level praktis dan justru sering terjadi keributan dalam hubungan industrial di Indonesia?

Hal ini terjadi karena banyak praktik ketidakterbukaan, ketidakadilan, dan ketidakmusyawaratan dalam hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Transparansi ini diperlukan untuk menghidupkan konsep hubungan industrial Pancasila. Kita tidak perlu malu meniru perusahaan Jepang dan Jerman, yang mengizinkan wakil pekerja hadir dalam rapat umum Hubungan Industrial Pancasila pemegang saham (RUPS) perusahaan. Pekerja memang mesti diberi hak untuk mengetahui isi perut perusahaan, sehingga kalau terjadi masalah dapat mengetahui dan memahaminya dengan jelas.

Dengan demikian, tuntutan seperti penghapusan outsourcing (alih daya) yang kian kencang disuarakan buruh dapat dimusyawarahkan, dengan berdasarkan regulasi yang jelas dan adil. Untuk itu, pemerintah wajib menetapkan regulasi yang jelas berdasarkan hukum dan perundang-undangan, yang menyerap aspirasi dan melindungi kepentingan buruh, pengusaha, dan segenap bangsa.

Dengan demikian, industri dapat menetapkan bidang mana yang tidak boleh outsourcing, yakni tenaga inti dari industri yang bersangkutan. Misalnya teller di bank yang menangani bisnis inti perbankan, tentu saja tidak boleh outsourcing. Namun, sejalan dengan tuntutan efisiensi dan produktivitas yang akan menjamin kehidupan perusahaan, pekerja di bidang non-inti seperti office boy, satpam, dan di divisi kendaraan bisa tetap outsourcing. Demikian pula agen asuransi yang mandiri tetap dapat dipertahankan untuk menunbuhkembangkan industri asuransi nasional.

Di tengah perdebatan antara pekerja dan pengusaha yang kini masih berlangsung, pemerintah sebagai regulator hendaknya segera memberikan solusi yang jelas untuk system alih daya tersebut. Pemerintah juga wajib melakukan pengawasan dan menjamin penegakan hukum (law enforcement) yang tegas dan benar. Jika pun ada oknum buruh, pengusaha, maupun pejabat negara salah, segeralah diselesaikan kasusnya di pengadilan secara adil dan cepat.

Pemerintah juga harus menyosialisasikan bahwa banyak perusahaan sudah menyadari pentingnya menaikkan kesejahteraan buruh, dengan memberikan gaji lebih tinggi dari upah minimum regional (UMR). Hal ini dilakukan perusahaan seperti PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Astra International Tbk, dan PT Unilever Tbk yang antara lain karena keuntungannya bagus. Perusahaan yang lain tentu perlu mengikuti.

Aksi demo buruh terjadi karena hubungan industrial, yakni hubungan tripartit, tidak berjalan dengan baik sesuai nilai-nilai Pancasila. Dalam situasi seperti ini, perubahan harus dimulai dari pemerintah sebagai regulator dan pengawas. Produk hokum harus benar, adil, dan lengkap agar pekerja dan pemberi kerja tidak terlibat dalam perselisihan yang tidak perlu. Produk hukum yang sudah ada perlu ditegakkan tanpa pandang bulu demi menjamin keadilan. (*)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!