Hati-hati dengan Reshuffle

Hati-hati dengan Reshuffle
Jumat, 14 Oktober 2011 | 10:20

Berita Terkait

Hati kita, pikiran kita, sedang disita hiruk-pikuk isu reshuffle kabinet. Rencana perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II bukan isapan jempol. Selain telah diumumkan secara terbuka oleh Istana, Presiden SBY mulai kemarin juga sudah memanggil para calon wakil menteri. Langkah ini bakal diikuti pemanggilan para calon menteri.

Sebagai stakeholders bangsa ini, kita harap-harap cemas mencermati siapa saja yang bakal masuk KIB II format baru. Sebab, baik-buruk kinerja kabinet akan memengaruhi kinerja pemerintah secara keseluruhan. Dan, baik-buruk kinerja pemerintah bakal menentukan nasib bangsa ini ke depan.

Harapan dan kecemasan seperti itu bukan tanpa sebab. Kendati Presiden SBY sudah wanti-wanti menyatakan reshuffle kali ini bebas dari politik “dagang sapi” dan steril dari intervensi parpol-parpol koalisi, bukan berarti peluang ke arah itu sama sekali tertutup.

Psywar, polemik, propaganda, dan show of force para parpol yang meruyak belakangan ini mengindikasikan bahwa ada “api dalam sekam” di kalangan parpol koalisi. Adanya parpol koalisi yang mengancam bakal membuka kontrak politik jika kadernya terpental dari KIB II sungguh tidak bisa dianggap enteng. Sama halnya dengan ancaman bahwa parpol yang kadernya sering “menyerang” Presiden SBY harus disingkirkan dari koalisi.

Semangat saling menyerang jelas bukan vitamin yang bagus untuk menyehatkan iklim demokrasi di negeri ini. Semangat saling mengancam bukan asupan yang baik bagi pendidikan politik bangsa ini. Maka rencana reshuffle harus pula mengagendakan reaktualisasi visi parpol koalisi.

Kita layak berharap reshuffle KIB II benar-benar mencerminkan kebutuhan, betul-betul merefleksikan keinginan meningkatkan kinerja kabinet, bukan untuk mengakomodasi kepentingan para parpol, apalagi untuk memuluskan politik dagang sapi. Presiden adalah jabatan politik sehingga ia tidak bisa mengabaikan parpol, itu benar adanya. Tapi, tujuan reshuffle harus tetap menuju ke satu titik, yakni memperbaiki bangsa ini, tidak hanya di bidang ekonomi, tapi juga di bidang poitik, hukum, keamanan, dan sosial.

Kita berlega hati karena Presiden SBY dengan gamblang menegaskan bahwa kabinet format baru yang terbentuk kelak adalah kabinet kerja, kabinet yang tidak membebani presiden. Jika demikian adanya, berarti Presiden menghendaki KIB II format baru nanti benar-benar diisi orang-orang yang bekerja sesuai kompetensinya, professional di bidangnya.

Kita sudah punya cukup waktu untuk menilai kinerja para menteri KIB II. Kita harus jujur mengakui bahwa sejatinya banyak menteri yang sudah layak menyandang predikat “menteri kerja”. Tapi, tak sedikit pula menteri yang masih di bawah standar dan layak memperoleh predikat “menteri yang menjadi beban presiden”.

Kita tak perlu berdebat untuk sekadar melihat indikator kinerja para menteri. Masing-masing bidang yang menjadi tugas para menteri sudah berbicara panjang lebar tentang keberhasilan atau kegagalan mereka. Itulah alasan mengapa kita harus concern pada spirit dasar reshuffle bahwa jika tujuannya untuk meningkatkan kinerja, para menteri yang sudah mumpuni tidak perlu diganti.

Posisi yang sedang mendapat sorotan publik menjelang pengumuman reshuffle kabinet di antaranya menteri keuangan (menkeu) yang sekarang ditempati Agus Martowardojo. Spekulasi terus berkembang tentang perlu atau tidaknya Agus Martowardojo di-reshuffle. Mengingat posisinya yang sangat vital, kita tentu sepakat bahwa menkeu harus mendapat tempat tersendiri dalam agenda reshuffle KIB II.

Presiden SBY, lewat hak prerogatifnya, harus cermat betul sebelum memutuskan perlu atau tidaknya menkeu diganti. Keberadaan menkeu bertali-temali langsung dengan ketahanan ekonomi nasional, terutama dari ancaman krisis global saat ini. Jika diganti orang yang tidak qualified, program ketahanan ekonomi nasional bisa berantakan.

Pertanyaan tentang perlu atau tidaknya menkeu di-reshuffle sejatinya tak perlu muncul jika kita berkaca pada kinerja fiskal dan kondisi makro ekonomi saat ini. Apakah ekonomi kita tumbuh pesat? Apakah inflasi bisa terus terjaga? Apakah manajemen anggaran cukup prudent dan kredibel? Apakah ekonomi Indonesia selamat krisis global? Jika jawabannya ya, Presiden tak perlu me-reshuffle-nya.