ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Sabtu, 19 April 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Gerakan Hemat Energi
Kamis, 31 Mei 2012 | 7:23

Pemerintah sepertinya kian cemas melihat perkembangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Tanpa kebijakan dan upaya-upaya yang serius dan terencana, besaran subsidi bisa jebol. Tahun ini, kuota subsidi BBM dan listrik mencapai Rp 256 triliun. Bahkan Menko Perekonomian pernah menyebut angka itu berpotensi melambung jadi Rp 340 triliun.

Faktanya, kuota BBM bersubsidi bulanan selalu jebol sejak Januari-April, rata-rata 10%. Bahkan ada sejumlah daerah, khususnya di kawasan pertambangan dan perkebunan, kuotanya jauh melampaui target. Itu sebabnya, pemerintah akhirnya melepas cadangan kuota 2,5 juta kiloliter BBM bersubsidi.

Lonjakan subsidi BBM dan listrik berimplikasi pada dua hal. Pertama, pemerintah kehilangan kesempatan untuk membangun berbagai jaringan infrastruktur vital, seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan irigasi serta program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Kedua, defisit anggaran membengkak karena lonjakan belanja negara. Defisit itu harus ditutup dengan utang yang kerap mengundang protes. Itu sebabnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan gerakan hemat BBM dan listrik. Gerakan hemat energi itu dijabarkan dalam lima kebijakan atau tindakan.

Pertama, mobil pribadi pengguna BBM bersubsidi akan didata secara elektronik, untuk mengetahui volume konsumsi. Langkah ini untuk menjamin bahwa konsumi BBM bersubsidi dapat dikendalikan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Kedua, pelarangan konsumsi BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas pemerintah pusat dan daerah, BUMN, dan BUMD. Ketiga, pelarangan BBM bersubsidi bagi kendaraan pertambangan dan perkebunan. Pelarangan ini akan diberlakukan dengan sistem stiker.

Keempat, konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG), khususnya untuk transportasi umum. Untuk itu, pemerintah akan membangun 33 SPBG baru dan merevitalisasi 8 SPBG yang ada. Pemerintah akan membagikan kit konversi kepada 15.000 kendaraan umum. Kebijakan kelima adalah penghematan konsumsi listrik dan air di kantor pemerintah, BUMN, dan BUMN, serta lampu penerangan jalan. Dari lima kebijakan tersebut, praktis hanya kebijakan pertama yang baru, yakni pendataan secara elektronik mobil pengguna BBM bersubsidi.

Empat kebijakan lain hanya pengulangan. Sayangnya, kebijakan ini tidak disertai dengan sanksi bagi pihak yang melanggar atau tidak menjalankan kebijakan hemat energi. Itu sebabnya, banyak pihak yang menyayangkan dan meragukan kebijakan ini dapat terimplementasi secara baik di lapangan.

Meski demikian, gerakan hemat energi mutlak harus dilakukan. Mobil pribadi, apalagi keluaran tahun 2000 ke atas memang tidak pantas memakai BBM bersubsidi. Namun karena tidak ada larangan, hanya sedikit pemilik mobil yang secara sukarela menggunakan BBM nonsubsidi.

Jika pemerintah berniat mendata secara elektronik, ke depan kuota BBM bersubsidi mobil pribadi harus dibatasi dengan menggunakan kartu elektronik dan stiker. Jika konsumsi melebihi kuota bulanan, mobil pribadi wajib menggunakan BBM nonsubsidi. Pembatasan konsumsi untuk mobil pribadi akan berdampak signifikan karena selama ini mengonsumsi lebih dari 50% BBM bersubsidi nasional. Program yang juga akan efektif adalah konversi BBM ke BBG.

Program ini akan mengurangi ketergantungan terhadap BBM, sekaligus kita bisa memanfaatkan BBG yang cadangannya melimpah dengan harga murah. Untuk itu, program konversi harus dipercepat, SPBG harus diperbanyak. Jaringan infrastruktur gas termasuk pipanisasi Trans Jawa harus dikebut. Konversi BBM ke gas tidak hanya difokuskan untuk transportasi, tapi juga industri. Selama ini, industri mengeluh karena pasokan gas hanya 60% dari kebutuhan.

Kelima program penghematan energi tersebut harus disertai dengan kontrol yang ketat oleh semua pemangku kepentingan, baik BPH Migas, Pertamina, pemprov dan pemkab, kepolisian, TNI AL, LSM, media, dan masyarakat luas. Setiap penyelewengan dan penyelundupan BBM bersubsidi harus ditindak tegas, baik oleh industri, pertambangan, dan perkebunan, maupun penyelundupan di laut lepas.

Itulah sumber kebocoran utama. Bersamaan dengan gerakan hemat energi, pemerintah harus tetap konsisten mengembangkan energi terbarukan, baik yang berbasis panas bumi, air, maupun bahan bakar nabati. Industri harus didorong mengembangkan mobil-mobil hemat BBM dengan iming-iming insentif fiskal.

Paralel dengan itu, pemerintah juga harus menghemat anggaran. Belakangan makin terkuak perongrongan anggaran oleh birokrasi dan PNS dengan berbagai modus dan tipu-tipunya.

Pemerintah harus berani memangkas belanja yang tidak perlu dan mendesak, seperti pembangunan gedung, seminar, perjalanan dinas, dan belanja mubazir lainnya. Tanpa upaya sungguh-sungguh, tanpa sanksi tegas, dan tanpa teladan dari kaum elite, gerakan hemat energi dan hemat anggaran hanya sebatas slogan, pepesan kosong, dan pencitraan yang membuat rakyat kian muak. (*)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Close