ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 18 April 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

DPR Desak BPK Audit PT Pelni
Rabu, 29 Februari 2012 | 7:33

JAKARTA- Beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit terhadap PT Pelni dan mendesak Meneg BUMN Dahlan Iskan segera lakukan penyegaran direksi karena ada dugaan ketidakberesan pengelolaan keuangan perusahaan pelayaran tersebut.

"Meneg BUMN Dahlan Iskan harus segera melakukan menyegaran di jajaran direksi dan manajemen PT Pelni. Pasalnya, kinerja perusahaan tersebut terus merugi, padahal pemerintah setiap tahun selalu memberikan dana PSO (public service obligation) ke BUMN tersebut," kata anggota Komisi VI DPR Ferrari Romawi di Jakarta, Selasa  (28/2).

Beberapa anggota Dewan akan melakukan rapat khusus untuk menindaklanjuti laporan masyarakat atas dugaan korupsi besar-besaran yang sudah berjalan bertahun-tahun di PT Pelni.

Selain itu meminta BPK melakukan audit untuk tujuan tertentu seperti dalam kasus Century serta melakukan audit kinerja oleh Kementerian BUMN agar diketahui siapa yang salah dan siapa benar di jajaran direksi Pelni sekarang.

Menurut Ferrari, perlu ada terobosan agar kinerja di PT Pelni lebih baik dari yang ada sekarang. Hal ini penting agar BUMN ini mampu menciptakan pelayanan lebih baik kepada masyarakat.

Ferrari menjelaskan, sebagai BUMN, keberadaan PT Pelni sangat dibutuhkan masyarakat dalam masalah jasa transportasi dan perlu ada perubahan yang mendasar agar perusahaan itu tidak terus merugi. Apalagi pemerintah menaruh perhatian besar agar PT Pelni mampu meningkatkan kinerjanya.

"Yang penting, kinerja PT Pelni perlu terus ditingkatkan agar terjadi kesinambungan," kata politisi dari FPD tersebut.

Menyinggung soal pergantian direksi PT Pelni, Ferrari menyatakan, soal pergantian direksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Meneg BUMN.

"Kalau masalah pergantian, kita serahkan saja kepada Meneg BUMN, DPR 'kan tidak terkait dengan masalah itu," katanya.

Sedangkan anggota Komisi VI dari FPPP Iskandar D Syaichu juga mendukung perlunya penyegaran di jajaran direksi BUMN, termasuk melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu.

"Saya kira penyegaran itu penting agar kinerja dan manajemen perusahaan bisa sehat dan memberikan kontribusi langsung kepada negara dan masyarakat. Kalau ada BUMN yang dirasakan kurang sehat, perlu dilakukan revitalisasi manajemen," kata Iskandar.

� PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) memproyeksikan pendapatan usaha pada 2012 sekitar Rp2,62 triliun atau naik 6,50 persen dibanding target 2011 sekitar Rp2,46 triliun. Yang jadi masalah, bagaimana mungkin PT Pelni bisa mencapai pendapat usaha sebesar itu karena kinerjanya hingga kini terus merugi, belum lagi ada persoalan hukum pada perusahaan tersebut.

� Audit Tertentu Menanggapi kinerja PT Pelni, anggota Komisi VI DPR dari FPG Marzuki Daud meminta segera melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu agar publik bisa mengetahui secara transparan kinerja BUMN tersebut.

"Sebagai komisi yang membidangi masalah perindustrian, perdagangan dan BUMN sudah seharusnya PT Pelni segera melakukan audit kinerja, apalagi tugas DPR kan melakukan pengawasan terhadap kinerja BUMN," kata Marzuki.

Menurut Marzuki jika kinerja keuangan PT Pelni dianggap terus merugi, pasti ada yang tidak beres dan terjadi mismanajemen. Padahal, dana PSO yang diberikan untuk 2012 ini sebesar Rp900 miliar dan itu harus dipertanggungjawabkan.

Saat ini, ada sekitar 141 BUMN di bawah Kementerian BUMN yang perlu dievaluasi kinerjanya agar tidak menjadi beban pemerintah.

Menurut Marzuki Daud jika kinerja BUMN berhasil tentunya akan memberikan manfaat bagi pemerintah, bahkan bisa memberikan kontribusi langsung pada APBN dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

"Kalau tidak efektif dan kinerjanya kurang baik, perlu dipertimbangkan untuk ditutup saja," tegasnya.

Daud menjelaskan, bagi BUMN yang kinerjanya kurang memuaskan memang perlu dilakukan penyegaran dan perbaikan manajemen, termasuk pergantian jajaran direksi dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.

"Saya mengapresiasi apa yang dilakukan Meneg BUMN Dahlan Iskan, termasuk melakukan penyegaran terhadap BUMN yang ada agar kinerjanya bisa lebih baik," katanya. (ant/hrb)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Close