ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Sabtu, 19 April 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Direksi CTPI Pertanyakan Penanganan Penjualan Saham TPI ke Bapepam
Senin, 24 Januari 2011 | 19:41

JAKARTA - Direksi PT Citra Televisi Pendidikan Indonesia (CTPI) telah membicarakan penjualan saham televisi TPI yang sudah berubah nama menjadi Media Nusantara Citra Televisi (MNCtv) itu dengan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Hal itu disampaikan Direktur PT CTPI Agus Sjafrudin di Jakarta, Senin, menanggapi sengketa TPI yang hingga kini masih bergulir di pengadilan.

Menurut dia, tiga direktur PT CTPI, yaitu Daniel Reso Gunawan, Muhammad Yarman, dan Agus Sjahfrudin pada 18 Januari 2011 menemui Ketua Bapepam-LK, saat itu Fuad Rahmany yang kini menjadi Dirjen Pajak.

"Dalam pertemuan tersebut kami hanya ingin menanyakan sejauhmana tindakan Bapepam setelah menerima surat pemberitahuan dari Menkumham soal pembatalan kepemilikan TPI (MNCtv) oleh kelompok MNC," ujar Agus.

Bapepam-LK, kata Agus, sudah melakukan disput kasus ini dengan mengundang wartawan dan meminta Bursa Efek Indonesia menjelaskan kepada manajemen MNC terkait kasus sengketa saham TPI.

Karena itu, pihaknya mendesak Bapepam-LK menghentikan sementara perdagangan (suspend) saham Media Nusantara Citra Tbk berkode MNCN. Setelah kasus sengketa saham TPI, mencuat ke publik keterbukaan informasi yang disampaikan MNC ke Bapepam dan Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait kasus TPI. “Hal itu meragukan dan menyesatkan investor publik,” ujarnya.

"Proses hukum pengambil alihan TPI dengan cara tidak benar berpotensi merugikan kepentingan investor, karena kontribusi TPI terhadap pendapatan MNC cukup signifikan," ujarnya.

Padahal, lanjut Agus, kasus sengketa saham TPI ini masih berjalan di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Klaim secara sepihak kepemilikan TPI atau MNCtv oleh MNC sebagai kelompok usahanya bisa merugikan investor di kemudian hari.

Menurut dia, Depkumham pada awal September 2010 telah berkirim surat ke Bapepam-LK memberitahu bahwa proses pengalihan saham saham PT CTPI yang disahkan melalui akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Bambang Wiweko, SH, tidak sah. Sebab, memiliki cacat hukum prosedural.

Karena itu, Menkumham Patrialis Akbar membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-07564.HT.01.04.TH.2005 tanggal 21 Maret 2005 yang mengesahkan pengalihan saham PT CTPI ke PT Berkah Karya Bersama (BKB).

"SK pengalihan saham tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah dibuat atau tidak pernah ada sehingga pengalihan saham Tutut ke Hary Tanoe tidak pernah ada," ujar Agus.

Namun, menurut Agus, dalam penjelasannya kepada BEI, manajemen MNC menyebut seolah-olah tidak ada masalah pada kepemilikannya di PT CTPI. Padahal, status kepemilikan saham tersebut masih disengketakan di pengadilan.

"Artinya risiko investor yang memegang saham ini tetap harus diperhatikan melalui informasi yang benar, sementara informasi yang disampaikan MNC soal kepemilikannya di PT CTPI masih meragukan. Mereka mencantumkan PT CTPI sebagai bagian dari kelompok usaha, padahal perusahaan ini masih dalam sengketa dengan pemilik lama," kata Agus.

Artinya, MNC berusaha menutup-nutupi kasusnya. Informasi yang menyesatkan dan tidak transparan ini merugikan investor yang memegang saham MNCN mengingat PT CTPI memberikan kontribusi pendapatan cukup signifikan terhadap grup MNC. "Sehingga bisa mempengaruhi pergerakan harga sahamnya di pasar," ujarnya.

Karena dalam propektusnya, MNC mencantumkan anak perusahaan PT CTPI dalam kelompok usahanya. Padahal kepemilikan saham di PT CTPI masih dalam sengketa, karena digugat di pengadilan.

Karena itu, manajemen PT CTPI mendesak Bapepam-LK melakukan action. Misalnya dengan membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus sengketa saham antara pemilik lama Siti Hardiyanti Rukmana dengan Harry Tanoesoedibyo yang merampas TPI melalui PT Berkah Karya Bersama (BKB).

"Tim ini harus independen dan tak mudah diintervensi pihak yang bersengketa, tugasnya untuk memberikan telaah yang benar. Selama dalam penyelidikan sebaiknya saham MNCN harus disuspen dulu, sebelum kasus kepemilikan TPI yang sekarang berganti nama menjadi MNC TV diclearkan," ujar Agus.

Agus Syafrudin juga mendesak PT MNC Tbk untuk mengeluarkan PT Cipta TPI dari kelompok usaha tersebut karena status kepemilikannya masih dipertanyakan.

"Saya harap MNC bisa jujur, terbuka dan transparan membuat klarifikasi soal pengalihan saham pemilik TPI yang lama hingga dikuasai PT Berkah Karya Bersama yang kemudian dikonversi ke Grup MNC," ujarnya. (tk/ant)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Close