ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 25 April 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Diancam, Antam Minta Perlindungan SBY
Kamis, 22 Maret 2012 | 17:37

JAKARTA - PT Aneka Tambang Tbk menyayangkan tindakan Bupati Konawe Utara yang mengeluarkan pernyataan terbuka di berbagai media cetak lokal mengenai akan dilakukannya eksekusi atau pengosongan secara paksa lahan tambang PT ANTAM (Persero) Tbk (Antam) yang berlokasi di daerah Tapunopaka dan Mandiodo, Kabupate Konawe Utara. Pengosongan itu akan dilakukan dengan melalui bantuan aparat setempat pada 23 Maret 2011.

“Tahun lalu, Bupati Konawe Utara dan atau oknum aparatur Pemerintah Daerah setempat sudah melakukan beberapa kali ancaman akan melakukan eksekusi terhadap lahan tambang Antam. Tapi dua minggu lalu, tindakan Bupati Konawe Utara sudah tidak bisa ditolelir lagi larena memerintahkan pengosongan lahan tambang Antam di Konawe Utara, pada 23 Maret 2012 mendatang,” kata Todung Mulya Lubis selaku kuasa hukum PT Antam, kemarin di Jakarta, yang dikutip dari keterangan tertulis, hari ini.

Menyikapi akan dilakukannya eksekusi tersebut, Todung menyatakan bahwa selaku kuasa hukum Antam pihaknya telah memohon perlindungan hukum dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono atas tindakan sewenang-wenang Bupati Konawe Utara tersebut.

Todung sangat berharap Presiden SBY dan seluruh instansi Pemerintah terkait lainnya terutama Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) memberi perlindungan hukum kepada Antam demi menyelamatkan aset Negara.

Pihaknya juga meminta kepada Kapolda Sulawesi Tenggara agar dapat memerintahkan seluruh aparatnya, khususnya Kepolisian Resor Unaaha untuk mengamankan lahan tambang Antam dari eksekusi sepihak tersebut.

Todung menambahkan bahwa permohonan perlindungan hukum untuk Antam juga diajukan karena saat ini izin menambang Antam telah dicabut secara sepihak oleh Bupati Konawe Utara tanpa dasar dan alasan yang jelas.

“Soal kedua yang juga krusial adalah izin Antam untuk menambang nikel di daerah Tapunopaka dan Mandiodo telah dicabut secara sepihak, izin-izin itu dicabut di tengah proses hukum yang sedang kami ajukan di Pengadilan Tata Usaha Kendari. Dihitung dari cadangan nikel di derah-derah  tersebut maka negara telah dirugikan tidak kurang dari 42,2 Triliun Rupiah. Untuk itu, tidak ada alasan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera turun tangan,” kata Todung. (beritasatu.com)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Close