ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Sabtu, 19 April 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Catatan Aturan Tax Holiday
Oleh Chandra Budi | Selasa, 26 April 2011 | 10:11


Pemberitaan mengenai fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan bagi badan usaha atau lebih dikenal dengan istilah tax holiday kembali menghangat. Beberapa media nasional kembali memberitakan tentang tax holiday, mulai dari empat usulan industri penerima tax holiday sampai dengan besaran nilai tax holiday yang akan diberikan (Kamis, 21/4).

Persoalan tax holiday ini belum juga tuntas pascapenerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2010, sebagai aturan payung hukum pelaksanaannya. Para pihak terkait masih menunggu peraturan menteri keuangan (PMK) yang akan mengatur secara rinci mengenai tax holiday. Menurut catatan penulis, setidaknya ada empat persoalan yang harus diakomodasi dalam PMK itu agar tujuan dari pemberian fasilitas tax holiday ini dapat tercapai.

Titik Kritis
Kalau dicermati PP Nomor 94 Tahun 2010 merupakan aturan yang menjembatani dua undang-undang (UU), yaitu UndangUundang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Penanaman Modal. Aturan tentang pemberian fasilitas perpajakan, di UU PPh tidak dikenal istilah tax holiday, tercantum dalam pasal 31A yang menekankan bahwa fasilitas itu hanya diberikan kepada bidang usaha tertentu dan atau daerah  tertentu.

Bidang usaha tertentu yang dimaksud adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional, sedangkan daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan.

Sebaliknya, Undang-Undang Penanaman Modal mengatur tentang fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu, yang ditekankan pada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir.

Yang dimaksud dengan industri pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah, eksternalitas tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Artinya, PP Nomor 94 Tahun 2010 sebenarnya memberikan fasilitas perpajakan berupa pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan dengan jumlah dan waktu tertentu kepada para wajib pajak yang memenuhi kriteria sesuai UU Penanaman Modal, yaitu penanaman modal baru yang merupakan industri pionir.

Dengan demikian, dapat saja PMK yang terbit nanti memunculkan bentuk fasilitas perpajakan selain yang diatur dalam pasal 31A UU PPh. Pertama, pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman modal dan dibebankan selama 6 tahun masing masing 5% setahun.

Kedua, fasilitas amortisasi dan penyusutan yang dipercepat untuk aktiva tetap. Ketiga, pengenaan PPh Dividen 10% bagi Subyek Pajak Luar Negeri (tarif normal 20%) dan Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih 10 tahun (normal hanya 5 tahun).

Empat bahasan
Setidaknya, ada empat pokok bahasan yang harus masuk dalam PMK tentang tax holiday. Pertama, jenis-jenis industri pionir apa saja yang bisa mendapatkan fasilitas. Kedua, batasan jumlah nilai penanaman modal yang diinvestasikan. Ketiga, jenis fasilitas apa saja yang akan diberikan. Keempat, jangka waktu pemberian fasilitas tersebut.

Industri pionir ini memang berorientasi untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dengan menyerap tenaga kerja yang banyak. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengusulkan empat bidang usaha yang masuk dalam criteria industri pionir, di antaranya industri kilang minyak, pengolahan baja, dan pengolahan lainnya. Selain itu juga diusulkan tentang batasan minimum investasi yang ditanamkan, yaitu sebesar US$ 1 miliar atau Rp 10 triliun.

Kombinasi kedua usulan ini akan mengarah pada industri pengolahan skala besar. Dengan basis industri dan skalanya besar, maka dipastikan industri ini akan menyerap tenaga kerja yang banyak. Kawasan sekitar daerah industri akan cepat tumbuh dan berkembang karena ikut terkena efek salju mengeliatkan ekonomi dikawasan tersebut.

Titik penting yang harus diperhatikan adalah jenis-jenis fasilitas perpajakan apa yang akan diberikan kepada wajib pajak tersebut. Tentunya, bentuk fasilitas perpajakan yang diatur dalam PMK tax holiday akan sedikit berbeda dengan bentuk fasilitas perpajakan seperti dalam UU PPh. PP Nomor 94 Tahun 2010 hanya menyebutkan kriteria jumlah atau nilai fasilitas yang diberikan dan jangka waktunya saja. Interpretasi atas ’jumlah’ fasilitas ini sangat beragam, mulai dari pengurangan atau pembebasan pajak penghasilan sebagian atau malah pembebasan seluruhnya.

Batasan jangka waktu atau masa berlaku tax holiday menjadi pokok bahasan yang juga harus diatur secara cermat. BKPM juga mengusulkan agar batasan waktu tersebut berkisar antara 5 tahun sampai dengan  8 tahun. Yang harus menjadi pertimbangan dalam menentukan batas waktu ini adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak sektor industri pionir untuk men-set up- pabriknya agar dapat segera beroperasi dan saat kapan produksinya dimulai. Jika batas waktu yang ditetapkan terlalu lama, maka negara akan kehilangan potensi penerimaan, padahal industri tersebut sudah mencapai menikmati keuntungannya.

Melihat antusiasme dan agresivitas pemangku kepentingan atas tax holiday ini, penulis yakin bentuk fasilitas yang akan didorong keras mengarah pada aturan pembebasan penuh dalam jangka waktu yang maksimal. Kementerian Keuangan harus cerdik untuk dapat mengantisipasi ini dengan mengatur system punishment. Kepada industri pionir yang telah mendapatkan fasilitas tax holiday, namun sebelum jangka waktu berakhirnya masa tax holiday sudah tidak beroperasi lagi, maka akan dihitung dan ditagih kembali pajak penghasilan badan yang selama ini telah dibebaskan. Cara ini juga sebagai kontrol pemerintah terhadap efektivitas pelaksanaan tax holiday.

Penulis bekerja di Ditjen Pajak, Alumnus Pascasarjana IPB


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Close