ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 25 Juli 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Buruh Ancam Mogok Nasional 16 Agustus
Rabu, 1 Mei 2013 | 15:19

JAKARTA-Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengancam akan melakukan mogok nasional pada 16 Agustus 2013 jika pemerintah tidak juga memenuhi tuntutan buruh terkait pemberlakuan jaminan sosial tenaga kerja.

"Kalau pemerintah tidak juga memenuhi tuntutan buruh, kami akan lakukan mogok nasional pada 16 Agustus, dan siap kepung istana," kata Iqbal di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/5).

Dalam orasinya, buruh menuntut agar pemberlakuan jaminan sosial tenaga kerja secara penuh tuntas dilakukan pada 2013. Said mengajak semua buruh yang tergabung dalam sejumlah serikat pekerja yang turun ke jalan dalam rangka peringatan hari Buruh Sedunia itu untuk bisa bertahan hingga sore ini.

Sesuai rencana, massa yang terdiri dari hampir 135.000 buruh akan berorasi mulai pukul 11.00 hingga 18.00 WIB. Namun, sekitar pukul 13.30 WIB ada 50 ribu buruh akan diarahkan menyebar ke DPR dan enam kementerian mulai pukul 14.00 hingga 18.00.

Keenam kementerian itu adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Koordinator Perekonomian.

Massa yang berasal dari Jabodetabek, Purwakarta, Karawang, dan Serang itu menyampaikan tujuh tuntutan, yakni menjalankan jaminan kesehatan per 1 Januari 2014 serta jaminan pensiun untuk seluruh buruh per 1 Juli 2015.

Massa juga menuntut revisi Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan revisi Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Kedua, melaksanakan Permenaker No 19 Tahun 2012 tentang Kerja Kontrak (outsorching) serta tuntutan kepada Kemenakertrans agar menindak pelanggaran outsorching di BUMN Ketiga, menolak kebijakan upah murah dan penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota (UMK).

Tuntutan berikutnya, menolak kenaikkan BBM, tolak RUU Kamnas dan Ormas, menjadikan 1 Mei sebagai Hari Libur Nasional, serta menghentikan "union busting" dan kriminalisasi serikat buruh.

Sementara itu, Pengamanan demonstrasi buruh "May Day" di Jakarta dilakukan secara serius. Sekitar 25.000 personel Kepolisian Daerah Metro Jaya dibantu unsur lain dikerahkan sejak semalam di berbagai titik konsentrasi demonstrasi, di antaranya Gedung Parlemen, kawasan Istana Merdeka dan Istana Negara, Bundaran Hotel Indonesia, dan jalan-jalan utama menuju lokasi-lokasi itu.(ant/hrb)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!