BPK: Anggaran PSO PTKA Perlu Ditambah

BPK: Anggaran PSO PTKA Perlu Ditambah
Minggu, 12 Agustus 2012 | 23:09

Pekerja menyelesaikan proyek rel kereta api Bandara Soekarno Hatta-Manggarai di kawasan Setia Kawan, Roxy, Jakarta Pusat, Kamis (9/8). Proyek yang ditargetkan pemerintah selesai 2013 ini sudah dilakukan penelitian dan persiapan penambahan rel dari satu jalur menjadi dua jalur. Proyek yang dikerjakan Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan PT Kereta Api, sebelumnya, akan dibangun dengan rute Manggarai-Pluit-Bandara dengan investasi Rp 10,7 triliun. Namun, tidak ada investor yang berminat membangun proyek tersebut. Akhirnya, BUMN melalui PT KA membuat terobosan dengan memanfaatkan jalur yang sudah ada, Manggarai-Tangerang, ditambah jalur baru sehingga nilai investasinya di bawah Rp 2 triliun. Foto: Investor Daily/TINO OKTAVIANO

Berita Terkait

JAKARTA - Anggaran Public Service Obligation (PSO) untuk PT Kereta Api (KA) pada 2012 sekitar Rp400 miliar perlu ditambah, karena kereta merupakan salah satu alat utama pelayanan publik dalam mendukung perekonomian negara.

"Saya lihat PSO Kereta Api harus ditambah, karena ini pelayanan publik yang mengutamakan kenyamanan dan keamanan," kata Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa bersama Kepala Stasiun Gambar Edy Koeswoyo usai memberi bingkisan dan berbuka puasa bersama penumpang KA di Stasiun Gambir Jakarta, Minggu.

Menurut Ali Masykur, pemerintah sudah seharusnya memberikan anggaran yang cukup kepada PT KA. Kereta menjadi salah transportasi massal bagi rakyat, maka semestinya proyek infrastruktur rakyat ini mendapat perhatian serius.

"Jadi, pembangunan rel ganda harus mendapat prioritas untuk mendorong kinerja PT KA," kata Ali Masykur yang juga Ketua Umum PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) ini.

Namun demikian dia mengingatkan agar pemerintah tidak tergesa-gesa dalam mengerjakan proyek infrastruktur, karena hal itu akan berpengaruh pada kualitas yang menjadi nomor dua.

Untuk itu pemerintah sebagai pengemban amanah negara harus bisa mengatasi fenomena tahunan, khususnya mudik dengan baik, aman dan nyaman. "Harusnya bisa melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi pelayanan publik secara terencana tanpa mengurangi kualitas. Jika tidak, maka proyek semacam ini bisa menjadi proyek abadi dan banyak anggaran terbuang sia-sia," kata Ali.

Sejauh itu terkait transportasi persiapan mudik lebaran, menurut Ali Masykur, pihaknya menyesalkan perbaikan jalan ataupun sarana infrastruktur dan transportasi lain yang selalu dikerjakan mendekati masa Idul Fitri. Padahal sebenarnya lebaran terjadi setiap tahun.

"Seharusnya proyek-proyek terkait pelayanan publik mendapat priroritas. Jangan baru dilaksanakan menjelang mudik," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Stasiun Gambir Edy Koeswoyo mengatakan hingga kini belum ada lonjakan penumpang yang signifikan. "Suasana masih sedikit normal, ada kenaikan tapi belum terlalu signifikan, dengan pemberlakuan harga tiket batas atas," katanya. (gor/ant)