ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Senin, 21 April 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

BKPM dan Realisasi Investasi
Oleh Beni Sindhunata | Senin, 30 September 2013 | 7:21

Di tengah krisis ekonomi dan krisis investasi global saat ini, setiap negara bersaing memperebutkan dan menarik agar dana asing bisa masuk ke negara masing-masing, baik dalam bentuk investasi portofolio maupun investasi langsung ke sektor industri pilihan.

Data yang dirilis World Investment Report (2013) menyebutkan, pada 2012 Indonesia baru berhasil menarik 1,5% dari total investasi asing (foreign direct investment/FDI) dan menjadi egara ke-17 terbesar dunia senilai US$ 20 miliar. Dengan demikian peringkat Indonesia naik ke posisi sembilan dari 193 negara yang menjadi negara tujuan utama penanaman investasi asing. Dengan posisi tersebut, Indonesia sudah mengalahkan negara lain, seperti Malaysia, Jerman, Thailand, dan Jepang.

Sementara itu, selama enam bulan 2013 ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berhasil menarik PMA lewat foreign direct investment (FDI) dengan realisasi izin investasi Rp132 triliun, 68% dari total izin BKPM sebesar Rp 193 triliun. Sisanya (32%) dari investor domestik (PMDN) senilai Rp 61 triliun. Ada hal menarik, yakni meskipun rencana investasi PMDN lebih kecil tapi investasinya justru tumbuh lebih cepat (50%) dibanding laju PMA (23%). Dengan demikian PMA masih dominan, meski tumbuhnya tidak secepat PMDN.

Menteri Keuangan merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal M Chatib Basri mengatakan, ada dua tolak ukur kesuksesan seorang kepala BKPM, yakni berhasil mendorong investor dengan segera merealisasikan rencana investasi yang sudah dikeluarkan selama ini. Termasuk di dalamnya adalah kemampuan merevisi daftar negatif investasi (DNI) agar menjadi lebih baik serta tetap bekerja untuk menarik investasi. Ukuran keberhasilan yang nyata adalah keberhasilan memenuhi target investasi 2013 sebesar Rp 390 triliun dan Rp 506 triliun tahun 2014.

Menarik untuk dikaji bahwa, setelah dua tahun berjalan, realisasi investasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI) saja baru mencapai 647 triliun, atau 13% dari total rencana investasi sebesar Rp 5.128 triliun sampai 2015. Jadi, apa yang dihasilkan BKPM dalam kiprahnya itu sudah menjadi kisah sukses, success story, dari institusi yang dipercayakan sebagai pengelola investasi guna mendukung bergeraknya mesin pertumbuhan ekonomi. Terkait Kendala Infrastruktur Tapi, success story ini tentu saja bukan hanya miliknya BKPM semata tapi juga karena dukungan dari pihak luar, yakni dunia usaha yang berperan dalam pendirian pabrik, tersedianya tenaga kerja, tersedianya lahan industri dan infrastruktur penting lainnya seperti listrik, telekomunikasi dan logistik.

Melihat angka-angka capaian BKPM dalam mendorong investasi maka wajarlah jika pemerintah pun optimistis dengan target tahun, apalagi melihat stok investasi per Juni masih sebesar Rp 1.200 triliun. Ini berbeda dengan sikap Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang justru pesimistis karena masih ditemukan berbagai kendala di lapangan yang sudah menjadi keluhan klasik dunia usaha. Keluhan-keluhan tersebut, mulai dari naiknya suku bunga kredit terdorong naiknya suku bunga acuan (BI rate), fluktuasi dan depresiasi rupiah, jaminan pasokan listrik yang dinilai belum nyaman, dan paling klasik korupsi dan birokrasi.

Memang ada beberapa kendala di sektor riil yang bukan ranahnya BKPM dan itu harus direformasi agar semuaya bisa berjalan lancar, mudah, murah, dan cepat. Kendala infrastruktur, misalnya, masih menjadi persoalan yang dihadapi dunia usaha untuk berinvestasi di berbagai daerah. Karena kendala inilah maka tidak hanya daya tarik investasi yang berkurang, tapi malah investor yang sudah lama berada di sini mengancam akan menghentikan produksi dan relokasi pabrik menuju lokasi terbaik.

Tidak adanya jaminan ketersediaan listrik juga menjadi kendala yang cukup mengganggu aktivitas investasi. Pembangunan listrik 10.000 MW tahap awal dimulai 2006 sampai akhir 2013 diperkirakan baru selesai 80% dari target 2014. Belum lagi 10.000 MW tahap II yang ditargetkan selesai 2020. Akibatnya, dunia usaha di Sumatera Utara menderita rugi Rp 32 miliar per bulan akibat pemadaman listrik dan terpaksa akan relokasi. Puluhan pabrik tekstil dan produk tekstil dari Jabotabek juga mau relokasi ke Jawa Tengah, dan mereka minta dukungan infrastruktur.

Lain lagi kasus pabrik atau industri di Batam yang juga berencana keluar karena inkonsistensi kebijakan soal tanah. Karena lahan saat ini mau diubah menjadi kawasan hutan lindung. Sejumlah pabrik tekstil dan produk tekstil (TPT) yang berencana relokasi ke Jawa Tengah minta ketersediaan infrastrukturnya. Ironisnya, industri kakap pelanggan listrik kelas I.4 (75 KVA- 150 KVA) justru menikmati subsidi Rp 6,9 triliun tahun lalu.

Anehnya, di saat kendala infrastruktur memuncak, pemerintah justru ikut mendorong mobil murah yang pastinya akan semakin menyita ruas jalan, lahan parkir, dan naiknya konsumsi bahan bakar minyak (BBM).  Bagi PMA skala mega proyek, seper ti industri pengilangan minyak, masalahnya sudah berbeda lagi. Mereka justru meminta keringanan pajak (tax holiday) untuk jangka waktu lebih panjang.

Misalnya investor Kuwait Petroleum dan Aramco minta tax holiday lebih lama dan menjamin pasokan minyak mentah 300 ribu barel per hari selama 30 tahun dengan rencana investasi sekitar US$ 10 miliar. Tepat dua tahun lalu Nigeria juga berencana investasi pengilangan minyak senilai Rp 24 trilun, setara dengan 3 pengilangan kapasitas 300 bpd yang rerata senilai Rp 8 triliun. Perusahaan ini berencana memproduksi nafta untuk menunjang industri hulu petrokimia.


Dari sisi pendanaan, perbankan memang cukup mendukung tapi mahalnya bunga kredit sudah menjadi kendala lain. Jangankan untuk aplikasi kredit baru, komitmen kredit yang sudah disetujui bank tapi belum berani ditarik debitor pun cukup banya, yaitu sebesar Rp 288 triliun. Kredit mubazir ini jumlahnya bertambah mencapai Rp 32 triliun selama 7 bulan tahun ini. Sebagian besar (62%) danadana tersebut masih tidur lelap di bank swasta devisa. Ini terjadi karena pengusaha belum berani membangun dan memulai investasi melihat belum pastinya situasi moneter.

Waspadai Situasi Global Situasi global juga belum terlalu stabil, dan ini berpengaruh pada iklim investasi. Apalagi berlanjutnya paket stimulus Amerika Serikat senilai US$ 85 miliar hanya berdampak positif sementara. Ini ditambah lagi kas pemerintah AS sudah menipis. Menghadapi kondisi seperti ini dunia usaha tidak akan berani merealisasikan proyek. Makanya lebih baik tunda satu semester untuk aplikasi baru.

Apalagi dengan pasar domestik yang sudah habis dikuasai oleh importir (penikmat tata niaga). Tentu pemerintah tidak bisa melarang orang jadi importir dan mendorongnya jadi produsen. Infrastruktur yang justru sedang dibangun tidak bisa segera mengimbangi atau mengantisipasi minat investor. Jadi, targetnya sulit terpenuhi persis, dan hal ini sudah diantisipasi pemerintah. Secara tersirat hal itu tertuang dalam paket yang dikeluarkan Agustus lalu dengan prioritas memerangi inflasi diproyeksikan bisa tembus dua digit.

Kelak, ke depan, mungkin saja akan tetap ada success story, tapi dengan kategori berbeda.(*).

Beni Sindhunata

Direktur eksekutif Investment and
Banking Research Agency (Inbra)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Close