ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 23 Juli 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Bakorkamla: Perlu Optimalisasi Sosial Koordinasi Keamanan Laut
Kamis, 5 Januari 2012 | 15:33

Menko Polhukam Djoko Suyanto (kanan) berbincang dengan Mendagri Gamawan Fauzi (tengah) dan Menhan Purnomo Yusgiantoro (kiri) disaksikan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono (kedua kanan) dan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu (kedua kiri) sebelum rapat terbatas kabinet di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 9 November 2011. Foto: Investor Daily/ ANTARA/Widodo S. Jusuf/ss/pd/11 Menko Polhukam Djoko Suyanto (kanan) berbincang dengan Mendagri Gamawan Fauzi (tengah) dan Menhan Purnomo Yusgiantoro (kiri) disaksikan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono (kedua kanan) dan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu (kedua kiri) sebelum rapat terbatas kabinet di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 9 November 2011. Foto: Investor Daily/ ANTARA/Widodo S. Jusuf/ss/pd/11

JAKARTA - Ketua Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Djoko Suyanto, menyatakan perlunya optimalisasi sosial penyelenggaraan koordinasi keamanan laut untuk mengamankan maritim yang kuat.

"Pada tahun ini, Bakorkamla fokus pada perlunya optimalisasi sosial penyelenggaraan koordinasi keamanan laut untuk mensinergikan peraturan di setiap instansi agar dapat melakukan pengamanan maritim yang kuat," ujar Djoko Suyanto memberikan kata sambutan di HUT Bakorkamla ke-5 di Graha Marinir, Jakarta Pusat, Kamis.

Selain itu, kata Djoko, perlunya peningkatan pemahaman petugas keamanan mengenai "Standar Operating Procedure" (SOP) dan penerapan sanksi hukum yang tepat kepada orang yang melanggar ketentuan baik di internal dan pelaku tindak kriminal.

"Sumber daya alam juga harus menjadi orientasi dalam penegakan hukum khususnya di bidang perikanan yang selalu bergulir. Ekonomi maritim untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat, perlindungan lingkungan ekosistem laut, penegakan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh aparat," papar Djoko yang juga merupakan Menko Polhukam.

Ia menambahkan, Bakorkamla dan pemangku kepentingan terkait juga dapat merespon pernyataan yang tidak tepat di Selat Malaka seperti beberapa isu yang beredar yakni isu perompakan.

Djoko menilai isu maritim yang saat ini masih tetap menonjol dan menjadi tantangan bagi tugas Bakorkamla ke depan, maka perlu diwaspadai terhadap celah kerawanan keamanan dan pertahanan.

"Masih ada kegiatan ilegal di laut. Pelanggaran yang terjadi non militer harus kita waspadai. Itu kita anggap sebagai ancaman asimetris," ujarnya.

Menurut Djoko, meski banyak instansi yang berdasarkan fungsinya dan undang-undang memiliki tanggung jawab penegakan huku di laut secara bersama-sama, Bakorkamla punya tugas untuk mengamankan laut.

"Bakorkamla punya peran strategis bagaimana berikan koordinasi terhadap instansi yang bertugas untuk memberikan efek yang optimal tingkatkan keamanan di laut," ujar Djoko. (ant/gor)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!