ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Senin, 28 Juli 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Aturan Tentang Peredaran Senpi Harus Dicabut
Rabu, 9 Mei 2012 | 8:27

JAKARTA- Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Paham) Indonesia mendesak pencabutan Surat Keputusan Kapolri Nomor POL. SKEP/82/II/2004 karena telah memberikan ruang dan celah praktik penyalahgunaan senjata api (senpi).

"Legalisasi yang diberikan oleh Surat Keputusan Kapolri Nomor POL. SKEP/82/II/2004 tanggal 18 Februari 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik TNI/Polri, memberikan ruang dan celah praktik penyalahgunaan senpi itu," ujar Nasrulloh Nasution, direktur Eksekutif Paham Indonesia di Jakarta, Selasa (8/5).

Apalagi, ia menambahkan, di dalam SKEP/82/II/2004 itu diberikan kewenangan bagi sebagian pejabat negara, kalangan profesi, dan juga masyarakat umum untuk memiliki senjata api, yang semakin menimbulkan sifat arogansi dan menimbulkan ketidaknyamanan serta ketakutan di dalam masyarakat.

"Karena itu, SKEP/82/II/2004 harus segera dicabut. Pemerintah dan DPR juga harus segera merevisi UU No.12/DRT/1951 yang antara lain mengatur tentang Senjata Api, untuk menjamin perlindungan keamananan terhadap warga negara," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa pengaturan mengenai senjata api, baik kepemilikan dan penggunaannya, harus diatur di dalam undang-undang, bukan diatur di dalam peraturan kepolisian. Hal ini karena kepemilikan senjata api menyangkut HAM dan penggunaannya berpotensi besar melanggar HAM.

"Pengaturan dan pembatasannya harus dilakukan melalui undang-undang, sebagaimana diatur dan diamanatkan oleh Konstitusi dan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," ujarnya.

Polisi, ujarnya lagi, harus segera melakukan penertiban terhadap seluruh warga negara baik sipil, TNI/POLRI, maupun pejabat yang memiliki senpi baik legal maupun ilegal. Upaya itu diperlukan untuk menjamin adanya persamaan di depan hukum dan menjamin adanya keamanan dan kenyamanan bagi seluruh warga negara.(ant/hrb)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!