ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 18 April 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Apindo: Ada Kesalahpahaman Soal Alih Daya
Rabu, 10 Oktober 2012 | 14:37

JAKARTA-Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofian Wanandi mengatakan ada kesalahpahaman mengenai keberadaan sistem tenaga kerja alih daya di Indonesia.

Menurut Sofian, kesalahpahaman tersebut terjadi antara pemerintah, pengusaha dan buruh yang saling bersitegang karena kepentingan masing-masing pihak, terutama soal pajak, upah dan kebutuhan tenaga kerja.

"Masalah 'outsourcing' ada karena persoalan menambah atau mengurangi buruh berdasarkan produktivitas perusahaan," kata Sofian usai menjadi pembicara dalam Seminar "Reviving Growth in Indonesia' Manufacturing Sector" di Financial Club Grha Niaga, Jakarta, pada Rabu (10/10).

Persoalan menambah atau mengurangi tersebut ditempuh pengusaha melalui sistem alih daya yang lebih efisien dan efektif karena manajemen tenaga kerja atau buruh diurus oleh perusahaan penyedia alih daya.

Sementara itu, Sofian mengatakan pihak buruh alih daya merasa dirugikan karena tidak mendapatkan hak-hak, seperti upah, tunjangan kesehatan dan jaminan hari tua sama seperti tenaga kerja tetap perusahaan.

"Pengusaha jadi serba salah karena kita butuh tenaga kerja sementara produktivitas meningkat, tetapi pertumbuhan ekonomi turun," kata Sofian.

Oleh karena itu, Sofian mengimbau pemerintah untuk bertindak tegas dalam penanganan sistem alih daya dengan mempertimbangkan semua pihak karena tidak semua perusahaan penyedia alih daya harus dibubarkan.

"Harus dipikirkan juga bahwa 'outsourcing' ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Seharusnya pemerintah hanya menindak tegas perusahaan alih daya yang tidak mengikuti aturan ketenagakerjaan," katanya.

Lebih lanjut Sofian menambahkan, persoalan alih daya juga bisa diselesaikan dengan strategi jangka panjang, yakni membangun industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

"Industri manufaktur terbukti mampu menyerap tenaga kerja secara 'massive', karena itu pemerintah harus menggenjot pertumbuhan sektor manufaktur. Tidak saja yang sudah berkembang, tetapi juga memacu pengusaha-pengusaha manufaktur yang baru," katanya.(ant/hrb)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Close