ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 24 Juli 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Anggota KPU Berani Tolak Intervensi Penguasa
Selasa, 27 Maret 2012 | 14:41

JAKARTA-Anggota Komisi II DPR RI Yan Herizal mengingatkan para anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) terpilih akan menjumpai tantangan berat, harus berani tolak intervensi dari partai politik maupun penguasa.

"Untuk menghadapi intervensi dan tekanan-tekanan tersebut, mereka harus tetap menjaga integritas dengan tidak melanggar ketentuan perundangan yang berlaku," ujarnya di Jakarta, Selasa (27/3).

Rapat paripurna DPR RI, Selasa (27/3), telah mengesahkan tujuh komisioner KPU yang dinyatakan lolos fit and proper test di DPR.

Para komisioner itu adalah Ida Budhiati, Sigit Pamungkas, Arief Budiman, Husni K Manik, Ferry K Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay dan Juri Ardiantoro.

Menurut Yan Herizal, integritas personal KPU yang baik tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam menyelenggarakan pemilu 2014 yang luber dan jurdil.

Dengan integritas yang tinggi itu, ia menambahkan, akan membuat para komisioner mampu menghindar dari berbagai kepentingan sempit partai politik.

Sementara untuk memperkuat integritas komisioner KPU yang notabene merupakan wajah-wajah baru itu, Yan Herizal berharap mereka mampu menjaga soliditas sebagai sebuah tim dengan memperkuat kepemimpinan kolektif-kolegial.

"Berjalannya kepemimpinan kolektif-kolegial akan memastikan tidak adanya komisioner yang bermain di luar agenda, sehingga berpotensi menggangu Pemilu yang luber, jujur dan adil," ujarnya.

Selain integritas, tantangan komisioner KPU ke depan, menurut dia, juga terkait kompetensi dan kemampuan membangun kerja sama yang baik dengan KPUD di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

"Perlu adanya koordinasi yang baik dengan jajaran KPUD Provinsi, Kabupaten, dan kota, terutama dalam menghadapi berbagai masalah teknis penyelenggaraan pemilu seperti distribusi logistik pemilu, jadwal rekapitulasi data hasil pemilu,dan masalah teknis lainnya," ujarnya. (ant/hrb)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!