Anggaran BPJS Rp 25 Triliun Belum Final

Anggaran BPJS Rp 25 Triliun Belum Final
Rabu, 1 Agustus 2012 | 19:56

Menkeu Agus Matrowardjojo

Berita Terkait

JAKARTA - Pemerintah masih membahas alokasi dana awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebesar Rp 25 triliun seperti yang diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, Kemenkeu masih menghitung dana yang dibutuhkan mengingat saat ini masih ada Jaminan Kesehatan Masyarakat yang memiliki basis iuran sebesar Rp 7.000.

”Masih dihitung. Sekarang kita melihat berapa angkanya yang pas. Fungsi dan tujuannya harus bisa kita capai,” ujarnya usai Rapat Koordinasi di Kementerian Kesehatan, hari ini.

Menurut Menkeu, angka yang diusulkan sebesar Rp 25 triliun belum final.

Presiden SBY tadi siang mengatakan, investasi awal BPJS mencapai Rp 25 triliun. Lembaga yang berlaku efektif 1 Januari 2014 ini diharapkan dapat memberi kepastian perlindungan kesehatan kepada masyarakat, utamanya yang masuk kelompok miskin. "Saya minta menteri keuangan menyiapkan dananya," kata SBY.

SBY mengatakan, dalam menyiapkan BPJS diperlukan investasi yang besar. Meski besar, tujuannya bagus karena membangun keadilan di sektor kesehatan.

Negara, kata SBY, memiliki kewajiban moral membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik. "Dana awal segitu tidak apa-apa, karena rakyat di seluruh pelosok Tanah Air dapat kepastian pelayanan kesehatan yang baik,” ujarnya.

SBY mengatakan, BPJS yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2014, akan menjadi tonggak baru bagi Indonesia. “Masyarakat ini ingin memiliki sense of security, ketenangan dalam hidupnya. Kepastian dalam kesehatan terutama masyarakat golongan miskin.”

Pemerintah, kata SBY, ingin mewujudkan masyarakat yang sehat sebagai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, tindakan pencegahan dan upaya memastikan kesehatan masyarakat menjadi sangat penting. ”Bukan setelah sakit, kita sibuk sembuhkan," kata dia

SBY mengatakan, pemerintah ingin mewujudkan kualitas layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan juga murah. Untuk itu, pemerintah mendorong seluruh pihak baik pemerintah pusat dan daerah bisa meningkatkan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. (BS/arientha p/whisnu b)