ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 23 April 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

2014, Gaji PNS-TNI-Polri Naik 6%
Jumat, 16 Agustus 2013 | 17:23

Sejumlah karyawan Badan Kepegawaian Daerah (PNS-BKD) Pemprov DKI melakukan aktivitas pada hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran, di Balai Kota, Jakarta, Senin (12/8). Berdasarkan data BKD DKI Jakarta, dari total sebanyak 73.289 PNS di lingkungan pemprov DKI, sebanyak 98 pegawai tidak masuk karena sakit, 57 pegawai izin, 688 pegawai cuti, dan satu pegawai alpa. Foto: Investor Daily/ANTARA FOTO/Zabur Karuru/mes/13 Sejumlah karyawan Badan Kepegawaian Daerah (PNS-BKD) Pemprov DKI melakukan aktivitas pada hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran, di Balai Kota, Jakarta, Senin (12/8). Berdasarkan data BKD DKI Jakarta, dari total sebanyak 73.289 PNS di lingkungan pemprov DKI, sebanyak 98 pegawai tidak masuk karena sakit, 57 pegawai izin, 688 pegawai cuti, dan satu pegawai alpa. Foto: Investor Daily/ANTARA FOTO/Zabur Karuru/mes/13

JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pada tahun 2014 pemerintah berencana menaikkan gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) serta anggota TNI dan Polri sebesar 6% untuk mengantisipasi laju inflasi.

"Pemerintah merencanakan penyesuaian gaji pokok PNS serta anggota TNI dan Polri sebesar 6%, dan pensiun pokok sebesar 4% untuk mengantisipasi laju inflasi," kata Presiden dalam pidato Keterangan Pemerintah atas RAPBN Tahun Anggaran 2014 beserta Nota Keuangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam RAPBN tahun 2014, pemerintah telah merencanakan untuk mengalokasikan anggaran belanja pegawai sebesar Rp276 triliun atau meningkat 18,8% dari belanja pegawai dalam APBN-P tahun 2013.

Selain itu, pemerintah juga telah mengalokasikan belanja bantuan sosial sebesar Rp55,9 triliun yang ditujukan terutama untuk melanjutkan program perlindungan sosial di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

"Alokasi anggaran juga kita cadangkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi dalam penanggulangan bersama," katanya.

Presiden juga mengatakan, guna memperkuat pelaksanaan empat kluster penanggulangan kemiskinan, maka pemerintah dalam tahun 2014 juga akan meningkatkan program Bantuan Tunai Bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Program itu, ujar dia, bertujuan untuk memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH.

"Dalam RAPBN tahun 2014, alokasi anggaran PKH sebesar Rp5,2 triliun, menjangkau sasaran sebanyak 3,2 juta RTSM," ujar Presiden. (ant/gor)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Close