ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 24 April 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

BPH Migas: Pertamina Bisa Mulai Pemasangan RFID
Kamis, 27 Juni 2013 | 20:54

JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan Pertamina bisa memulai pemasangan perangkat teknologi informasi yang akan mencatat jumlah konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi (Radio Frequency Identification/RFID).

Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas, Djoko Siswanto mengatakan payung hukum Pertamina memasang RFID berupa Peraturan BPH Migas nomor 6 tahun 2013 tentang penggunaan sistem teknologi informasi dalam penyaluran bahan bakar minyak sudah ditandatangani pada 22 Mei 2013. Hanya saja peraturan ini berada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk diundangkan.

"Sudah bisa (memasang RFID), kan aturannya sudah diteken oleh BPH. Kemenkumham hanya mencatat aturan tersebut sebagai lembaran negara untuk diundangkan," kata Djoko di Jakarta, Kamis (27/06).

Djoko menjelaskan peraturan BPH itu dikirim ke Kemenkumham sejak 14 Juni kemarin. Dia memperkirakan proses pencatatan lembaran negara tidak memerlukan waktu lama. "Nanti saya cek lagi apakah sudah kami terima atau belum," jelasnya.

Peraturan BPH itu menyatakan setiap kendaraan bermotor yang membeli BBM wajib dipasang perangkat RFID. Begitu juga dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akan dipasang perangkat sistem tersebut.

Bagi kendaraan bermotor yang berhak menggunakan BBM bersubsidi, dapat dipindai atau dibaca oleh nozzle (kepala selang pompa) BBM subsidi dan BBM non subsidi. Sedangkan kendaraan bermotor yang tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi, hanya dapat dipindai atau dibaca oleh nozzle BBM non subsidi.

"Kendaraan yang tidak terpasang perangkat teknologi ini hanya bisa mengisi BBM di SPBU non Pertamina," kata Djoko.

Dalam peraturan ini, lanjut Djoko juga memuat mengenai sanksi kepada SPBU yang sengaja melakukan pelanggaran berupa menyalurkan BBM subsidi kepada yang tidak berhak. Sanksi yang dikenakan bisa berupa sanksi administrasi hingga pencabutan izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan. Begitu juga bagi SPBU yang sengaja merusak atau menyalahgunakan sistem RFID akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

"Sanksi ini berlakukan untuk daerah-daerah yang sudah secara lengkap terpasang sistem teknologi ini, teruji dan beroperasi dengan baik," jelasnya.

Pemasangan RFID untuk 276 SPBU dan hampir 10 juta kendaraan baik mobil, motor dan angkutan umum di Jakarta dijadwalkan pada Juli mendatang. Pemilik kendaraan cukup menyerahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ke petugas pendaftaran disetiap SPBU. Pemasangan RFID pada kendaraan tidak dipungut biaya sepeser pun dan tidak memakan waktu lama, hanya sekitar lima menit.

570 SPBU di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat yang dijadwalkan mulai terpasang RFID pada Agustus, dipercepat waktunya sehingga bersamaan dengan wilayah Jakarta. Hal ini dilakukan lantaran di daerah tersebut banyak area pertambangan yang diduga terjadi aksi penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar. (BS/Rp/Fer)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Close