
Dengan dikeluarkannya ketentuan pada 7 Februari 2012 maka Perpres No. 9 Tahun 2006 sebagai revisi Perpres No. 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri yang mengatur hal sama, dinyatakan tidak berlaku.
Pabrik Bioetanol di Lebak Mulai Beroperasi
"Kita yakin produksi bioetanol yang menggunakan bahan baku singkong atau ubi kayu dapat mengantisipasi pasokan BBM nasional," kata Menristek saat menyerahkan pabrik bioetanol itu kepada Pemerintah Kabupaten Lebak di Rangkasbitung, Rabu. Rabu, 22 Feb 2012 | 23:25
BBM HABIS 10 TAHUN KE DEPAN
Menristek: Pemerintah Siap Bangun PLTN
Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Gusti Muhammad Hatta mengatakan, pemerintah sudah siap membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) untuk mengantisipasi kehabisan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Rabu, 22 Feb 2012 | 13:08
PLTU Mulut Tambang Tak Perlu Aturan Khusus
Peraturan Dirjen Mineral dan Batubara Nomor 1348.K/30/DJB/2011 tentang Harga Batubara untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang dianggap cukup untuk mengakomodasi keinginan PT PLN (Persero) membangun PLTU mulut tambang. Rabu, 22 Feb 2012 | 10:05
Armida: Konversi BBM ke BBG Sebuah Keharusan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana menyatakan, konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) adalah sebuah keharusan, baik untuk jangka panjang maupun menengah. Rabu, 22 Feb 2012 | 0:15
Rawan Korupsi, Dahlan Iskan Usulkan Pembubaran Petral
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengusulkan pembubaran anak usaha PT Pertamina, Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Usulan tersebut pun menurut Dahlan disetujui oleh Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan. Selasa, 21 Feb 2012 | 17:24
12 Smelter Tambang Ditargetkan Beroperasi 2014
Kementerian ESDM mencatat, sebanyak 12 proyek pengolahan dan pemurnian (smelter) hasil tambang mineral dan batubara akan beroperasi sebelum 2014. Selasa, 21 Feb 2012 | 15:21
DPRD Soroti Investor Tambang Tanpa Amdal
Pemerintah dan rakyat Konawe Utara membuka diri bagi investor demi kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan tetapi harus mengacu pada koridor perundang. Selasa, 21 Feb 2012 | 12:57