13.139 Personil Gabungan Amankan Pemilukada DKI
Kamis, 16 Februari 2012 | 15:19
34 Kasus Anarkis Terjadi Mengatasnamakan FPI JAKARTA- Aparat gabungan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) bersama TNI mengerahkan 13.139 personil, guna mengamankan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta.
"Aparat gabungan sudah siap melaksanakan pengamanan Pemilukada DKI Jakarta dengan melibatkan unsur TNI dan Polri," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Jakarta, Kamis (16/2).
Jumlah personil yang mengamankan Pemilukada DKI Jakarta, terdiri atas satuan petugas Polda Metro Jaya (Satgasda) sebanyak 5.494 anggota, Satuan petugas Polres (Satgasres) mencapai 7.085 anggota dan batuan TNI sekitar 560 anggota.
Kombes Rikwanto mengatakan aparat memfokuskan pengamanan pada setiap pelaksanaan tahapan Pemilukada DKI Jakarta melalui Operasi Mantap Praja 2012.
Operasi Mantap Praja khusus mengamankan pelaksanaan Pemilikada DKI Jakarta tahap pertama sejak 2 Januari-7 Oktober 2012.
Rikwanto menjelaskan sistem pengamanan Pemilukada DKI Jakarta pada tempat pemungutan suara (TPS) mencakup tiga pola pengamanan.
Pola pertama, yakni pengamanan pada TPS aman menempatkan dua anggota Polri, 10 anggota lingkungan masyarakat (linmas) pada lima TPS.
Pola kedua pada TPS kriteria rawan pertama dengan menerapkan pengamanan dari dua anggota polisi dan dua empat anggota linmas pada dua lokasi TPS.
Pola ketiga pada TPS kriteria rawan kedua menempatkan dua anggota polisi dan empat anggota linmas pada satu lokasi TPS.
Petugas akan fokus mengamankan saat pelaksanaan tahapan pemilukada yang berpotensi terjadi ancaman kericuhan dan gangguan keamanan.
Rikwanto menyebutkan gangguan keamanan berpotensi terjadi saat pelaksanaan kampanye, pendistribusian surat suara, pemungutan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, perselisihan sengketa pemilukada dan pelantikan gubernur terpilih.
Pihak Polda Metro Jaya belum dapat menyampaikan daerah potensi terjadi gangguan keamanan, karena banyak terjadi perubahan dibanding pelaksanaan pemilukada periode sebelumnya.
"Tentunya saat ini banyak perubahan (daerah berpotensi gangguan keamanan), namun kepolisian memetakan wilayah yang aman dan rawan," ujar Rikwanto.
Petugas keamanan akan mempertimbangkan laporan masyarakat terhadap daerah yang rawan keributan yang dipicu, seperti simpatisan fanatik dan lokasi berdekatan dengan pilihan calon pasangan berbeda yang berpotensi terjadi bentrokan antar pendukung.
Terkait dengan penanganan laporan kecurangan pemilukada, Rikwanto menyatakan kepolisian akan menindaklanjuti hasil kesimpulan dari panitia pengawas pemilu (Panwas) yang menyatakan termasuk tindak pidana atau sengketa administrasi. (ant/hrb)
Komentar Untuk Artikel Ini
Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!
Citra Graha Building 11th Floor, Suite 1102 | Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950 | Indonesia
Telepon: +6221-29957555 | Fax: +6221-5200072
