‘Politik Kebijakan Pangan Tak Jelas’
Senin, 6 Agustus 2012 | 17:04
BPN. Foto: Investor Daily/TINO OKTAVIANO JAKARTA - Pemerintah dinilai tidak memiliki politik kebijakan pangan yang jelas, dan hanya berorientasi pada melayani kepentingan luar negeri. Hal itu membuat petani lokal semakin terpuruk di tengah kian kuatnya persaingan dagang global.
Demikian kesimpulkan dalam diskusi bertema "Politik Pembangunan Pangan Indonesia" yang dilaksanakan MPR hari ini, Senin (6/8).
Selain menampilkan Wakil Ketua MPR, Ahmad Farhan Hamid, turut menjadi narasumber pada diskusi itu pengamat ekonomi dari Ekonit Hendri Saparini, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat di MPR Jafar Hafsah.
Menurut Farhan, ketidakjelasan politik pangan yang dijalankan pemerintah saat ini terlihat dari tidak adanya tata perencanaan dalam pengelolaan pangan.
Di satu sisi pemerintah menerapkan politik harga pangan murah. Sedangkan di sisi lain impor bahan pangan terus meningkat yang membuat petani lokal tidak berdaya karena tidak mampu bersaing di sisi produksi.
"Politik pangan kita tidak jelas. Bagaimana petani akan sejahtera kalau bahan pangan murah di tengah maraknya impor," kata Farhan.
Farhan juga mencurigai ada pihak tertentu yang diuntungkan dengan membuka kran impor yang besar tersebut.
Farhan menilai tidak mungkin produsen bahan pangan akan meningkat kalau harga pangan sendiri murah. Sedangkan pada sisi lain pemerintah cenderung melayani pelayan kebijakan negara lain tanpa keberpihakan pada petani lokal.
"Pemerintah kita harus buat kebijakan agar petani bergairah untuk menghasilkan produksi yang baik. Pemerintah tidak boleh menjadi pelayan kebutuhan luar negeri," katanya.
Pengamat ekonomi, Hendri Saparini mengatakan pemerintah harus membuat pilihan kebijakan pangan dengan memperbesar peran pemerintah. Apalagi, ujarnya, sektor pangan merupakan sektor paling strategis selain sektor energi yang saat ini menjadi titik sentral persaingan perdagangan dunia.
"Indonesi harus punya pilihan. Presiden SBY bisa mengembalikan strategi pangan dengan adanya peran pemerintah yang besar," kata Hendri.
Hendri mengakui pasca dilepasnya sektor pertanian dari subsidi pemerintah, petani lokal menjadi kian kesulitan karena harus berhadapan dengan importir bahan pangan.
Kebijakan pengadaan pangan yang masih mengandalkan impor dan secara tidak langsung tambahnya membuka ruang bagi pihak asing memperoleh keuntungan dan masyarakat lokal kesulitan, bukanlah kebijakan yang tepat.
"Kebijakan kita masih memperbolehkan impor untuk mengisi pasar kita yang besar. Kalau kita menganggap ini strategis maka harus ada kebijakan, strategi yang bermuara pada anggaran," katanya. (tk/ant)
Komentar Untuk Artikel Ini
Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 | Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950 | Indonesia
Telepon: +6221-29957555 | Fax: +6221-5200072
