ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Selasa, 22 Juli 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

TAK RELEVAN DAN RAWAN PENYIMPANGAN,

Pemerintah Harus Revisi Aturan Lahan Gambut
Jumat, 30 November 2012 | 10:47

Ketua Himpunan Gambut Indonesia (HGI) Prof Dr Supiandi Sabiham (dua dari kanan) berbincang dengan Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo (kiri), Dirjen BUK Kemenhut Bambang Hendroyono (kanan), dan Ketua I Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) Prof Budi Mulyanto (dua dari kiri) usai diskusi panel yang diadakan Kemenhut di Jakarta, Senin (12/11). Supiandi menekankan pengelolaan lahan gambut untuk HTI di Pulau Padang harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan HTI dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan tanaman kehidupan. Foto: Investor Daily/ANTARA/Riki/ama/12 Ketua Himpunan Gambut Indonesia (HGI) Prof Dr Supiandi Sabiham (dua dari kanan) berbincang dengan Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo (kiri), Dirjen BUK Kemenhut Bambang Hendroyono (kanan), dan Ketua I Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) Prof Budi Mulyanto (dua dari kiri) usai diskusi panel yang diadakan Kemenhut di Jakarta, Senin (12/11). Supiandi menekankan pengelolaan lahan gambut untuk HTI di Pulau Padang harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan HTI dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan tanaman kehidupan. Foto: Investor Daily/ANTARA/Riki/ama/12

JAKARTA-Pemerintah perlu  mengkaji dan merevisi peraturan mengenai pemanfaatan lahan gambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih pada Keppres 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung karena sudah tidak relevan. Selain itu, aturan tersebut rawan penyimpangan oleh pihak-pihak dengan kepentingan tertentu sehingga berpotensi merugikan perekonomian Indonesia.

Demikian pendapat,Ketua Himpunan Gambut Indonesia (HGI) Prof Supiandi Sabiham,  Sekjen Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) Dr Suwardi, ahli pemetaan sumberdaya alam dari IPB Mahmud Raimadoya, dan ahli hidrologi dan fisika tanah dari IPB Prof Budi Indra Setiawan di Jakarta, Kamis (29/11).

Supiandi berpendapat, ke depan regulasi terkait lahan gambut perlu diatur secara proporsional agar bisa mengakomodir kepentingan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan konservasi. Pada prinsipnya gambut dengan kedalaman 3 meter atau lebih bisa dikelola dengan teknologi tata kelola air yang baik.

“Pemerintah perlu fokus pada penyediaan kebutuhan lahan pertanian, pangan, perkebunan dan pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang bisa diakomodir dari lahan gambut,” kata Supiandi.

Menurut dia, semakin baik sistem pengelolaan air, semakin baik pula pengelolaan gambut. “Ini karena sifat gambut yang mengkerut atau subsiden ketika kekeringan atau terdrainase secara berlebihan,” katanya.

Supiandi mengakui, selama ini, masyarakat terlalu terpaku dengan batasan aturan gambut dengan kedalaman 3 meter. “Padahal dengan kemajuan teknologi,  aturan gambut dengan kedalaman 3 m tidak perlu diperdebatkan karena gambut masih bisa dikelola demi kepentingan bangsa Indonesia,” paparnya.

Karena itu, kata Supiandi, akan bijaksana jika sebagian gambut bisa dikonservasi dan sebagian bisa dikembangkan .“Memang ada beberapa areal dengan gambut tebal yang tidak bisa diusahakan, tetapi juga ada areal dengan gambut tipis yang tidak bisa diusahakan. Misalnya gambut tipis yang dibawahnya tanah mineral yang berpotensi subsidensi,” katanya.

Berdasarkan kajian Bappenas, lanjut Supiandi, zona pengembangan gambut di Indonesia mencapai 14 juta ha. Zona pengembangan gambut ini bisa dipakai untuk kegiatan pertanian, perkebunan, HTI maupun pengembangan lahan pangan.
Konsep pendekatan gambut ke depan adalah pada pendekatan konservasi dan manajemen. “Karena itu, regulasi lahan gambut kedepan harus proporsional dalam arti mengakomodir kepentingan konservasi dan pertumbuhan ekonomi demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
 
”Ini berarti, kepentingan pihak asing untuk tujuan-tujuan yang menguntungkan secara sepihak bisa dikurangi,” lanjut dia.

Suwardi juga menambahkan, lahan gambut menjadi sorotan banyak pihak karena ada dua hal, yaitu pertama kegagalan pengelolaan lahan gambut 1 juta hektar di Kalimantan Tengah pada waktu yang lalu karena tidak disertai kajian yang komprehensif, kedua adalah karena adanya kepentingan bisnis, misalnya penanaman akasia di lahan gambut dimana di Indonesia hanya memerlukan waktu 5 tahun sampai panen, sementara di wilayah sub-tropis memerlukan waktu 20 sampai 30 tahun.  Demikian juga kelapa sawit, yang dapat menghasilkan produksi minyak 4 sampai  5 kali lebih besar dibandingkan dengan minyak kedelai per hektarnya.
 
Lebih lanjut Suwardi menyatakan, dari kajian HITI yang melibatkan para ahli gambut dan akademisi belum lama ini, gambut dengan kedalaman 3 meter pada prinsipnya bisa dikembangkan. “Pertanyaannya,mungkin ketika Keppres 32/1990 itu dibuat, apakah sudah melalui kajian yang ilmiah atau belum. Jika aturan itu tidak segera direvisi, berpotensi menjadi jerat hukum ketika gambut akan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, pangan, perkebunan  dan kehutanan,” katanya.

Budi menambahkan, subsidensi merupakan penurunan permukaan gambut yang bisa dikelola dengan mengatur tata air. ”Saat aturan itu dibuat, memang belum ada teknologi kelola air yang baik. Tetapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, tinggi permukaan air bisa dikelola sehingga subsidensi dapat dikendalikan,” ujarnya.

Menanggapi usulan tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo mengatakan, DPR terbuka dengan berbagai masukan dari para pakar.  “Kasus Pulau Padang merupakan pengalaman yang berharga terkait pemanfaatan lahan gambut.  Informasi yang salah yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu tidak boleh terulang,” kata Firman.

Pada saat rapat dengar pendapat tersebut, HITI menyerahkan dokumen hasil kajian kebijakan pengelolaan lahan gambut berkelanjutan kepada Firman Soebagyo selaku pimpinan sidang.  Firman mengatakan bahwa dokumen ini akan dijadikan sebagai dokumen negara. (ant/gor)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!