Pemerintah Abaikan Infrastruktur Pertanian

Pemerintah Abaikan Infrastruktur Pertanian
Kamis, 23 Februari 2012 | 11:03

Seorang petani memanfaatkan tenaga sapi untuk membajak sawah miliknya di Desa Mantup, Lamongan, Jawa Timur, Selasa (23/11). Foto: Investor Daily/ANTARA/Syaiful Arif/pd/10

Berita Terkait

Kerja Sama IPB-Jerman Perlu Diperluas

JAKARTA - Pemerintah dinilai mengabaikan pembangunan infrastruktur pertanian. Terabaikannya pembangunan insfrastruktur dapat mengganggu pencapaian empat target utama pembangunan pertanian yaitu pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, serta peningkatan diversifikasi pangan. Kemudian, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, serta peningkatan kesejahteraan petani.

"Kalaupun ada, itu hanya pembangunan jaringan irigasi desa (Jides) yang skalanya terlalu kecil," ujar anggota Komisi IV DPR RI Hermanto di Jakarta, Kamis.

Jides adalah jaringan irigasi berskala kecil yang terdiri atasi bangunan penangkap air (bendungan, bangunan pengambilan), saluran dan bangunan pelengkap lainnya yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa baik dengan atau tanpa bantuan pemerintah.

Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Alam dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi mengamanatkan bahwa tanggung jawab pengelolaan jaringan irigasi tersier sampai ke tingkat usaha tani (Jitut) dan Jides menjadi hak dan tanggung jawab petani pemakai air (P3A) sesuai dengan kemampuannya.

Menurut dia, kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun.

Kerusakan ini terutama diakibatkan erosi, kerusakan sumber daya alam di daerah aliran sungai, bencana alam banjir, gempa, longsor dan gunung meletus serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usaha tani.

"Pemerintah sendiri mengakui sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Pertanian tahun 2009-2014 bahwa salah satu prasarana pertanian yang saat ini keberadaanya sangat memprihatinkan adalah jaringan irigasi," ujarnya.

Hermanto mengatakan bahwa sektor pertanian sangat berperan di dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Ketika kedaulatan pangan terwujud, maka ketahanan pangan nasional juga akan meningkat.

Oleh karena itu dengan terabaikannya pembangunan insfrastruktur dapat mengganggu pencapaian empat target utama pembangunan pertanian ke depan yaitu pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, serta peningkatan kesejahteraan petani.

Hermanto menuturkan, keberadaan irigasi menjadi sangat vital di dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Apalagi pemerintah telah mencanangkan target surplus beras 10 juta ton per tahun pada 2014.

"Untuk itu, realisasi pembangunan infrastruktur pertanian perlu terus dioptimalkan. Bahkan pembangunan sarana dan prasarana pertanian dalam bentuk jaringan irigasi perlu mendapatkan prioritas," ujarnya.

Kurangnya pembangunan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi sebagai dampak terjadinya banjir akan mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. (tk/ant)