ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 23 Juli 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

KKP Alokasikan 90 Miliar Untuk Tambak Garam 2011
Rabu, 29 Desember 2010 | 15:15

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalokasikan anggaran Rp90 miliar yang akan didistribusikan ke 40 kabupaten/kota di 10 provinsi untuk menyiapkan 32 ribu hektare lahan tambak garam baru di Indonesia pada 2011.

"Anggaran sebesar Rp90 miliar tersebut akan disalurkan melalui Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, dalam keterangan tertulis KKP yang diterima di Jakarta, Rabu (29/12).

Fadel juga mengatakan, dengan alokasi anggaran tersebut, maka diharapkan pada tahun 2011 akan terdapat 32 ribu hektar lahan tambak garam baru di 10 provinsi.

Kesepuluh provinsi yang dimaksud adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.

Menurut dia, saat ini tingkat produktivitas lahan penggaraman di Indonesia rata-rata baru mencapai sebesar 60 ? 70 ton per hektar per tahun, cukup rendah apabila dibandingkan dengan Australia atau India.

Pada tahun 2009, produksi garam nasional mencapai 1.265.600 ton, masih jauh lebih rendah dari kebutuhan garam nasional yang mencapai sebesar 2.865.600 ton per tahun.

Rendahnya produktifitas garam nasional yang tidak sebanding antara tingkat kebutuhan dengan konsumsi garam mengakibatkan Indonesia masih membuka impor garam dari luar negeri yang jumlahnya mencapai 55 persen dari kebutuhan garam nasional.

Fadel mengemukakan, melalui Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), maka diharapkan pada tahun 2011 impor garam dapat dikurangi.

Ia juga menjelaskan, komponen kegiatan yang diberikan kepada masyarakat melalui Program PUGAR yakni penyusunan rencana rinci pemberdayaan tingkat desa, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM petambak garam, fasilitasi kemitraan, dan penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

"Dalam mewujudkan swasembada garam tahun 2015, setidaknya terdapat lima isu strategis yang akan dihadapi," katanya.

Kelima hal tersebut, antara lain isu kelembagaan akibat lemahnya posisi tawar petambak garam, isu infrastruktur dan fasilitas produksi, isu permodalan dan manajemen usaha, serta isu regulasi yang menyangkut pengaturan pengadaan garam beryodium, penetapan harga awal, dan pengaturan garam impor.

Sedangkan isu strategis terakhir adalah isu tata niaga, terkait dengan impor garam sering dilakukan pada saat panen raya, dan masih tingginya deviasi harga di tingkat produsen dan konsumen, serta terjadinya penguasaan kartel perdagangan garam di tingkat lokal dan regional.(ant/hrb)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!