‘Ketahanan Pangan Sulit Diwujudkan’
Senin, 6 Agustus 2012 | 18:57
Seorang petani merontokan bulir padi yang telah dipanen di Desa Kajongan, Bojongsari, Purbalingga, Jateng, beberapa waktu lalu. Foto: Investor Daily/ANTARA/Idhad Zakaria/pd/10 JAKARTA - Pengamat ekonomi dari Econit Hendri Saparini menilai Indonesia sulit untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan karena kebijakan dalam bidang pangan tidak saling terkait.
"Indonesia di satu sisi menargetkan mewujudkan ketahanan pangan tapi di sisi lain lebih mengutamakan impor daripada produksi pangan dalam negeri," kata Hendri Saparini pada "Dialog Pilar Negara: Politik Pangan Pemerintah Indonesia" di Jakarta, Senin.
Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah Wakil Ketua MPR RI Ahmad farhan Hamid dan Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI Muhammad Jafar Hafsah.
Menurut Hendri, produksi pangan dalam negeri khususnya beras meskipun cukup tinggi tapi tidak bisa dibeli oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk stok pangan nasional.
Sebab, Bulog yang dulunya sebagai lembaga stabilitas pangan, menurut dia, saat ini kewenangannya dilucuti dan tidak dibekali anggaran untuk membeli bahan pangan. "Bulog hanya bisa menyerap sekitar tujuh persen beras produksi petani, selebihnya beredar bebas di pasar dan harga mengikuti mekanisme pasar," katanya.
Hendri menilai, aturan dan implementasi pangan di Indonesia tidak jelas sehingga sulit mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan.
Ia mencontohkan, untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan harus ada politik pangan. "Hal ini dimulai dengan memilah, mana komoditas pangan prioritas dan tidak prioritas," katanya.
Menurut dia, setelah ditetapkan bahan pangan prioritas, maka pemerintah harus memprioritaskan bahan pangan tersebut termasuk dukungan anggaran untuk mencukupi kebutuhan pangan tersebut. Bagaimana mencukupinya, menurut dia, diperlukan strategi sendiri yang merupakan politik pangan.
Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Farhan Hamid menambahkan, Indonesia sulit mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan karena penyelenggara negara lebih menyukai mengimpor bahan pangan daripada membeli hasil pertanian dari para petani dalam negeri.
Seharusnya, kata dia, penyelenggara negara berpikir sebagai negarawan dengan lebih mengutamakan ekspor produksi nasional. "Para penyelenggara negara lebih suka mengimpor mungkin karena ada sesuatu jika mengimpor," katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI, Muhammad Jafar Hafsah mengatakan, untuk mengatasi persoalan kedaulatan pangan Indonesia harus mandiri dan tidak bisa didikte oleh negara lain.
Ia mengusulkan agar pemerintah terus mendorong meningkatan produksi beras hingga 110 persen dari kebutuhan nasional, sehingga ada surplus untuk menjadi cadangan.
Di sisi lain, Jafar mengakui luas lahan pertanian di Indonesia terus menyusut karena alih fungsi lahan menjadi kawasan komersial. "Negara Indonesia secara geografis jauh lebih luas daripada Thailand, tapi luas lahan pertaniannya masih lebih luas Thailand," katanya.
Pada kesempatan tersebut Henderi Saparini, mengimbau agar DPR RI mengevaluasi lagi RUU Pangan yang sedang dibahasnya, apakah sudah memberikan banyak manfaat untuk petani dalam negeri atau tidak, apakah sudah banyak memberikan manfat untuk rakyat Indonesia atau tidak. (tk/ant)
Komentar Untuk Artikel Ini
Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 | Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950 | Indonesia
Telepon: +6221-29957555 | Fax: +6221-5200072
