ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 30 Juli 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

14 Produk Sawit Kena Bea Keluar
Kamis, 15 September 2011 | 16:02

JAKARTA- Sebanyak 14 produk turunan kelapa sawit yang sebelumnya bebas pajak ekspor akan dikenaik bea keluar (BK) mulai 15 September 2011, menyusul diberlakukannya aturan baru tentang penetapan barang ekspor yang dikenai BK dan tarif BK.

Demikian dikemukakan Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kelautan Kementerian Perdagangan Yamanah AC di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, Kementerian Perdagangan sudah menetapkan harga patokan ekspor atas 14 produk turunan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) yang menurut Peraturan Menteri Keuangan No.128/2011 mulai dikenai bea keluar pada pertengahan Agustus 2011.

Menurut Permendag No. 26/M-DAG/PER/9/2011, penetapan harga patokan ekspor ke-14 produk turunan CPO tersebut berpedoman pada harga referensi yang ditetapkan berdasarkan harga rata-rata CPO CIF di Rotterdam, Malaysia, dan Jakarta satu bulan sebelumnya.

Permendag yang berlaku 14 September 2011 sampai 30 September 2011 itu juga menyebutkan bahwa dalam hal ini harga referensi produk turunan CPO yang digunakan sebesar US$1.071,68 per metrik ton.

"Harga referensi ini hanya dipakai untuk 14 produk baru. Sementara harga referensi CPO yang aktual untuk 15-30 September tetap mengacu pada Permendag No.22/2011 yakni sebesar US$1.085,16 per metrik ton mengacu pada aturan penetapan tarif bea keluar yang lama dengan pajak ekspor 15%," jelas Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Gunaryo yang saat ini menjabat Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag.

Ambigu
Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono menilai pengenaan pajak ekspor pada 14 produk turunan CPO tersebut menunjukkan ketidakjelasan sikap pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri hilir.

"Ini ambigu, katanya mau mengembangkan produk hilir tapi kok malah dipajaki. Mestinya pemerintah mendorong keleluasaan ekspor produk hilir dengan membebaskannya dari pajak," kata dia.

Pengenaan pajak ekspor terhadap bungkil kelapa sawit, menurut dia, juga agak berlebihan karena selama ini ekspor bungkil kelapa sawit tidak besar.

"Itu kan limbah, kalau tidak ada yang beli biasanya dibuang. Permintaan di dalam negeri biasanya untuk diolah jadi pakan ternak, juga tidak banyak karena ongkos logistiknya lebih mahal dari harga barangnya. Harga bungkil paling hanya Rp700 per kilogram," kata Joko. (gor/ant)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!